Eks Ketua DPC Demokrat Halmahera Utara Gugat AHY Ganti Rugi Rp5 Miliar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 22 Maret 2021 12:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 22 337 2381870 eks-ketua-dpc-demokrat-halmahera-utara-gugat-ahy-ganti-rugi-rp5-miliar-Wf4ZGPkLWB.jpg Sidang AHY di PN Jakpus (foto: Okezone/Arie)

JAKARTA - Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara, Yulius Dagilaha, menggugat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia meminta agar AHY membayar ganti rugi sebesar Rp5 miliar karena telah memecatnya sebagai kader Partai Demokrat.

Sidang perdana pembacaan surat gugatan yang diajukan oleh Yulius Dagilaha dengan nomor perkara 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst itu, digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Nurcahyo.

"Apakah gugatan ini setuju dianggap telah dibacakan?" ucap Ketua Majelis Hakim Bambang Nurcahyono kepada pihak tergugat dan penggugat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/3/2021).

Bac juga: Elektabilitas AHY Sebagai Capres 2024 Dinilai Melorot Gegara Konflik Demokrat

Pihak penggugat maupun tergugat yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing menyetujui keputusan tersebut. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Yulius, Kasman Ely, menyatakan gugatan ganti rugi Rp5 miliar dilayangkan karena kliennya merasa dirugikan.

"Yang bersangkutan (Yulius) juga anggota DPRD aktif sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan karena kalau dipecat itu kan tidak lagi bertindak sebagai Ketua DPC Halmahera Utara. Dalam hal ini tentu merugikan beliau yang secara imateril perkiraan kerugian itu sekitar Rp5 miliar," kata Kasman usai persidangan.

Baca  juga: Loyalis Moeldoko Apresiasi Menkumham Proses Dokumen Hasil KLB Deliserdang

Dalam gugatan ini, Yulius menggugat Ketum Partai Demokrat, AHY dan Teuku Riefky Harsya serta Lazarus Simon Ishak selaku Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara, Maluku Utara.

Dalam petitum gugatannya, Yulius meminta majelis hakim menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Surat Keputusan DPP Partai Demokrat nomor: 34/ SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Lazarus sebagai Ketua DPC Halmahera Utara menggantikan dirinya tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, ia meminta hakim memerintahkan tergugat dan turut tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan atau tindakan dan keputusan kepada penggugat serta seluruh tindakan Kepartaian Partai Demokrat di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini