Kemenkumham Diyakini Sudah Kantongi Kepengurusan Demokrat yang Sah

Rakhmatulloh, Sindonews · Senin 22 Maret 2021 07:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 22 337 2381709 kemenkumham-diyakini-sudah-kangtongi-kepengurusan-demokrat-yang-sah-BQyQ33Wldb.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - AD/ART Kongres Partai Demokrat (PD) tahun 2020 yang menghasilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai cacat prosedural dan memiliki celah untuk digugat. Hal itu juga sebagaimana disampaikan salah satu pendiri PD, Ilal Ferhard yang menyebut AD/ART Kongres 2020 tidak diakui.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menganggap, tudingan AD/ART Kongres 2020 cacat prosedural harus dapat dibuktikan secara valid.

"Dari sisi organisasi, kecacatan prosedur itu sulit dibuktikan mengingat kongres telah lewat dan struktur kepemimpinan AHY telah tercatat dalam lembaran negara," ujarnya saat dihubungi, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Rizal Ramli: Ventje Rumangkang Kecewa Demokrat Dikuasai Dinasti Cikeas!

Dalam hal ini, Dedi menganggap, Pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya mudah melihat situasi yang terjadi, mana kubu PD yang sedang berlaku, dan mana kubu yang tidak berlaku.

"Maka itu yang harus dipatuhi, bagaimanapun AHY miliki legitimasi sebagai ketua umum," ungkapnya.

Baca juga:  AD/ART Demokrat Kongres 2020 Dituding Cacat Prosedural, Ini Respons Kubu AHY

Lebih lanjut Dedi mengatakan, jika tiba-tiba pemerintah mengesahkan kubu PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB) maka hal itu berpotensi memperpanjang konflik di internal partai berlambang bintang mercy tersebut. Dan, kondisi ini akan menyeret pemerintah dalam konflik.

"Jika pemerintah justru menganulir putusannya sendiri yang mengakui AHY, lalu berubah mengikuti tuntutan kubu KLB, integritas Menkumham dipertanyakan, termasuk pemerintah secara umum," kata Analis Politik Lulusan Universitas Telkom Bandung itu.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini