AD/ART Partai Demokrat Disebut Sangat Minimal, Berikut Penjelasannya

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Kamis 18 Maret 2021 19:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 18 337 2380171 ad-art-partai-demokrat-disebut-sangat-minimal-berikut-penjelasannya-HLv1sTWToJ.jpg Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menyebutkan AD/ART Partai Demokrat 2020 sangat minimal. Hal tersebut dikarenakan tak adanya struktur yang jelas terkait posisi Majelis Tinggi Partai.

Qodari menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) hanya bisa digelar apabila didukung oleh 2/3 DPD dan Separuh DPC, serta izin kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kini dijabat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya kira menarik sekali ya AD/ART 2020 ini karena KLB misalnya itu bisa dliaksakana apabila didukung 2/3 DPD dan separuh DPC tetapi harus disetujui oleh ketua majelis tinggi. Padahal dalam kongres, majelis tinggi itu suaranya cuma 9 saja, kemudian DPD 68, DPC 514," jelasnya kepada Okezone, Kamis (18/3/2021).

"Jadi yang berkuasa itu sebetulnya siapa, apakah mayoritas pemilik suara atau ketua majelis tinggi," jelasnya lagi.

Baca Juga: Bambang Widjojanto Diminta Tidak Menyerang Jokowi Terkait Konflik Demokrat

Qodari pun menyinggung ucapan Kuasa Hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto tentang fenomena brutalisasi politik. Menurutnya posisi ketua umum di Partai Demokrat justru terkesan lebih rendah dibanding Majelis Tinggi Partai.

"Yang menarik lagi kongres memliih ketum, seharusnya yang punya kekuasaan yang paling besar adalah ketum. Katakanlah ia (ketum) mendapatkan mandat dari peserta kongres. Tapi klo kita lihat penjabaranannya saya merasa wewenang majelis tinggi itu lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar, lebih strategis dari ketum," ungkapnya.

Qodari melanjutkan, Ketua Majelis Tingi Partai Demokrat sesungguhnya tidak dipilih oleh Kongres 2020 karena di AD ART ditulis bahwa Ketua majelis Tinggi adalah Ketum periode 2015 dan 2020, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menarik juga dari struktur AD ART sesungguhnya ketum itu tidak berada di majelis tinggi. Dia itu posisinya kotak majelis tinggi di samping dan garisnya juga garis putus2," ungkapnya.

Qodari melihat, demokrasi di demokrat sebagaimana tercemin di AD ART 2020 sangat minimal. Kalau mengatakan kongres harus sesuai AD ART 2020, sesungguhya itu kontrakdiksi interminus karena untuk melaksanakan kongres bukan tergantung kepada suara daerah tapi tergantung kepada majelis tinggi," jelasnya.

"Bisa saja dikatakan tergantung parpol masing-masing, ya iya tetapi logis gak kira-kira di dalam kongres diatur bahwa majelis tinggi suaranya 9 kemudian suara daerah 68, DPC 514 tetapi kok keputusan akhirnya kok ada di majelis tinggi," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini