Share

DPR: Kalau Hanya Pelengkap, Bubarkan Saja BNN

Rakhmatulloh, Sindonews · Kamis 18 Maret 2021 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 18 337 2380021 dpr-kalau-hanya-pelengkap-bubarkan-saja-bnn-ewGEg1PBw6.jpg Ketua Komisi III Herman Herry (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menganggap bahwa dirinya pernah menyatakan fase kejahatan narkotika di Indonesia sudah menjadi 'narkoterorisme', sehingga dibutuhkan perpaduan yang dahsyat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan semua pemangku kepentingan.

"Kalau bicara darurat narkoba kan cuma slogan aja, kita bicara darurat tapi semua stakeholder saya merasa kebijakannya tidak darurat," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan BNN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

"BNN cuma punya kewenangan yang biasa dilakukan, sekali-kali menangkap tapi lebih banyak pencegahan melalui sosialisasi kemudian rehab. Mau sekian banyak dilakukan rehab tapi tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Bisnis," tegas Herman.

Baca Juga: Indonesia Darurat Narkoba, DPR Sarankan Kepala BNN Ngadep Presiden Jokowi

Herman menganggap, Narkoba ini bisnis yang luar biasa. Artinya, mau dihukum mati pelakunya tetap akan melakukan kejahatan secara turun temurun. Menurut dia, hal itu terus terjadi karena keberadaan 'customer' dan keuntungan luar biasa dari bisnis narkoba tersebut.

"Orang siap jadi apa saja, mati pun siap karena sangat menggiurkan barang ini. Needs luar biasa, karena permintaan luar biasa, kita sebagai negara ini berlomba (berperang) dengan para importir dan pengedar," katanya.

Di sisi lain, kata Herman, saat ini negara ditantang serius dalam upaya pemberantasan yang disebut darurat narkoba. Namun, Komisi III yang memiliki fungsi pengawasan dan anggaran tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua berpulang ke pemerintah.

"Di ruang sebelah ini (Banggar) tergantung Menkeu, mau dikasih apa gak. Kalau pemerintah sudah bikin platform yang namanya pagu indikatif, lalu DPR bisa apa," ucapnya.

Karena itu, Politisi PDI Perjuangan menyarankan kepada Kepala BNN untuk membuat terobosan dan legacy setidaknya untuk tiga tahun ke depan. Legacy ini menurutnya dimulai dari langkah BNN menemui presiden dan menjelaskan kondisi yang terjadi.

Baca Juga: Menhub Tak Larang Mudik, DPR Minta Evaluasi Kebijakan

Menurut Herman, barangkali sampai hari ini, belum ada kepala BNN yang datang ke Presiden secara 'face to face' untuk bicara langsung dengan Presiden membahas terobosan apa yang harus dibikin pemerintah dalam melawan kejahatan narkoba.

"Hari ini orang tidak bangga menjadi BNN, karena hanya just do it. Tidak ada terobosan. Karena apa, karena Pemerintah tidak konsen kepada BNN ini. Saya pernah katakan kalau BNN hanya pelengkap, bubarkan saja BNN. Kenapa BNN ada kalau hanya suam-suam kuku. Hangat-hangat sebentar hilang. Karena terobosan dan kebijakan organisasi itu tidak firm di BNN," pungkas dia.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini