Presiden PKS Ungkap Alasan Mendasar Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

Kiswondari, Sindonews · Kamis 18 Maret 2021 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 18 337 2379903 presiden-pks-beberkan-alasan-mendasar-tolak-jabatan-presiden-3-periode-JDpY5F3rUH.jpg Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Foto: Antara)

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, jabatan Presiden RI 3 periode tidak sesuai dengan fitrah demokrasi. Menurutnya, demokrasi akan semakin tidak sehat dan mundur ke belakang, serta menyalahi amanat konstitusi dan reformasi. 

Hal ini disampaikan Syaikhu dalam puncak Rapat Kerja Nasional PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

"Dua periode sudah cukup untuk Presiden. Ini adalah amanat reformasi dan konstitusi yang harus kita jaga. Wacana jabatan Presiden tiga periode tidak sesuai dengan fitrah demokrasi. Demokrasi kita akan semakin tidak sehat dan mundur ke belakang," kata Syaikhu melalui keterangan persnya.

Baca Juga:  HNW Tegaskan PKS Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Legislator Senayan ini juga menjelaskan 3 alasan mendasar mengapa jabatan Presiden RI tiga periode harus ditolak. Pertama, pembatasan jabatan Presiden dua periode untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama yang dapat merugikan rakyat Indonesia.

Kedua, sambung Syaikhu, alasan penolakan jabatan Presiden 3 periode agar kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan sehat. Ketiga, pembatasan jabatan Presiden RI dua periode juga untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan secara sehat.

"Rakyat harus diberikan pilihan calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia. PKS meyakini banyak para pemimpin dan tokoh bangsa yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas yang baik untuk memimpin Indonesia ke depan," tegas Syaikhu.

Baca Juga:  Tolak Perpes Legalisasi Miras, PKS: Jangan Sampai Negara Kehilangan Arah

Terakhir, Syaikhu menilai, alasan penolakan Presiden 3 periode adalah demi kematangan demokrasi Indonesia. Penolakan ini juga demi memastikan fitrah demokrasi kita semakin matang.

"Demokrasi yang ditopang pada sistem nilai, budaya, dan kepemimpinan kolektif, bukan disandarkan pada figuritas semata. Ini yang akan membuat demokrasi kita naik kelas menjadi demokrasi substansial," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini