KPK Terlusuri Aliran Dana dari Vendor Pengadaan Bansos ke Juliari Batubara

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 18 Maret 2021 13:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 18 337 2379881 kpk-terlusuri-aliran-dana-dari-vendor-pengadaan-bansos-ke-juliari-batubara-0nmvjBIQ2F.jpg Juliari P Batubara (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

Hal itu dikonfirmasi tim penyidik usai memeriksa empat pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Keempatnya yakni, Direktur PT. Riskaindo Jaya, Jonni Sitohang; pihak PT. Dharma Lantara Jaya, Kunto; pihak PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Joyce Josephine dan PT. Afira Indah Megatama, Raka.

"Tim penyidik KPK masih melakukan pendalaman terkait dengan perusahaan dari para saksi yang menjadi vendor dalam pelaksanaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI. Serta dugaan aliran sejumlah uang kepada tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) melalui tersangka MJS (Matheus Joko Santoso," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).

 Baca juga: Korupsi Dana Covid-19 di Bandung Barat, DPR Minta 3 Lembaga Aktif Mengawasi

Sementara itu, KPK melakukan penjadwalan ulang terhadap satu pihak swasta dari PT. Asricitra Pratama bernama Moto. Karena yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

"Tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali.

Baca juga:  Usut Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Panggil 8 Pihak Swasta

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.

 

Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di Kemensos .

Kemudian, dua tersangka pemberi suap yakni, Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA. Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Diduga dalam kasus ini pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini