Gaduh Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Kata Pakar Politik UGM

MNC Portal, · Selasa 16 Maret 2021 22:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 16 337 2378942 gaduh-jabatan-presiden-3-periode-ini-kata-pakar-politik-ugm-DMAG23QxDD.jpg ilustrasi: Okezone

YOGYAKARTA – Pakar Politik Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim angkat bicara terkait , gaduh jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan. Pasalnya, jabatan eksekutif dalam demokrasi modern telah disepakati dua periode.

(Baca juga: Bantah Pernyataan Tengku Zul, HNW: MPR Tak Mengamandemen Presiden Jabat Tiga Periode!)

“Kalau tiga periode itu melanggar pembatasan kekuasaan,” kata Gaffar, Selasa (16/3/2021).

Dikatakan dia, pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi.Kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Oleh sebab itu dalam pengelolaan negara dibuat mekanisme sirkulasi rutin, melalui pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala.

“Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat,” katanya.

Ada dua jenis pembatasan kekuasaan yakni pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah maksimal dua kali. Sedangkan pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum.

“Pembatasan ini untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi yang disepakati dalam demokrasi modern,” kata dosen Fisipol UGM ini.

Abdul Gaffar Karim mengatakan jabatan presiden tiga periode akan menimbulkan persoalan baru. Ada risiko besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Sebab semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat, sehingga kekuasan menjadi lebih absolut.

(Baca juga: Bom Meledak di Kota Batu, Satu Orang Tewas dan Seorang Polisi Luka Parah)

“Kalau sampai tiga kali, seorang penguasa mampu mengumpulkan resources ditangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.

Selain melanggar pembatasan kekuasaan, jabatan presiden tiga periode akan menciptakan kompetisi yang tidak adil. Pasalnya, terdapat satu kekuatan yang terlalu kuat.

Pakar Hukum Tata Negara, Andy Omara menambahkan, tidak mungkin jabatan presiden tiga periode. Sebab dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode.

“Kalau dipilih 3 periode dengan UUD yang berlaku itu tidak memungkinkan, kecuali mengubah pasal 7 UUD,” katanya.

Merubah UUD sangat mungkin dilakukan. Amendemen UUD bisa terjadi lewat konvensi ketatanegaraan. Namun begitu, melihat peta politik saat ini sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaran untuk mengubah UUD.

“Bukanya tidak mungkin untuk melakukan perubahan UUD, tetapi tidak mudah dengan peta politik saat ini,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini