Share

Ketua KPK Wanti-Wanti Kepala Daerah di Jabar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 16 Maret 2021 15:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 16 337 2378699 ketua-kpk-wanti-wanti-kepala-daerah-di-jabar-gmWWgmy4Vg.jpg Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mewanti-wanti para kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) agar bersinergi dalam memberantas korupsi. Hal itu diungkapkan Firli saat mengikuti rapat koordinasi yang bertema sinergi dan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).

Dalam rakor tersebut, hadir pula Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan, salah satu peran kepala daerah yang penting untuk terus dipertahankan saat ini yaitu, penerapan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

"Saya mengajak seluruh bupati dan walikota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," ujar Firli, melalui keterangan resminya.

Menurut Firli, tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Melainkan, merupakan bagian dari kejahatan terhadap perampasan hak rakyat.

Dalam rakor tersebut, sebanyak 27 kepala daerah di Jabar yang hadir juga turut menandatangani komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Firli membeberkan, ada lima bentuk dukungan dalam komitmen bersama ini.

Baca Juga : Kasasi Ditolak MA, Imam Nahrawi Jalani Hukuman 7 Tahun Penjara

"Yaitu, implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup area perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," beber Firli

"Kemudian, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa," imbuhnya.

Selanjutnya, melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Dikatakan Firli, pengamanan BMD dilakukan melalui sertifikasi, dan melakukan upaya penyelesaian atas BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.

"Ketiga, melakukan upaya dalam rangka menggali potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah," ungkap Firli

"Keempat, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Badan Pendidikan SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tata kelola jejaring pendidikan yang berintegritas," sambungnya.

Terakhir, dikatakan Firli, yakni melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini