Kasus Benur, KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Sitaan Duit Rp52,3 Miliar

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 16 Maret 2021 10:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 16 337 2378492 kasus-benur-kpk-periksa-pihak-swasta-terkait-sitaan-duit-rp52-3-miliar-Xx9aybFBuW.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik keterlibatan seorang saksi terkait penyitaan uang tunai sebesar Rp52,3 miliar dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur.

Saksi tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Hebrin Yanke yang telah diperiksa sebagai saksi untuk melengy berkas penyidikan tersangka Edhy Prabowo dan kawan-kawan.

"Hebrin Yanke (swasta), saksi dipanggil dan dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp52,3 miliar yang diduga sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih benih lobster di KKP tahun 2020," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021). 

Baca Juga: KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar dari Kasus Suap Ekspor Benur Edhy Prabowo

Sebelumnya, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp52,3 miliar terkait kasus suap ekspor benur. "Jadi, hari ini tim penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang cash atau uang tunai sebesar Rp52,3 miliar," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin 15 Maret 2021.

Uang tersebut disita dari para eksportir benih lobster. "Diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020," kata Ali.

Baca Juga: Sidang Suap Ekspor Lobster, Eks Dirjen KKP Ungkap Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Ali menjelaskan alasan penyitaan duit tersebut karena, tersangka Edhy Prabowo sebelumnya telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

"Kemudian Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi dari masing-masing Eksportir yang dapat izin tersebut," ungkap Ali.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini