PKS Keukeuh Tolak Pilkada Serentak pada 2024

Rakhmatulloh, Sindonews · Sabtu 13 Maret 2021 13:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 13 337 2377151 pks-kekeuh-tolak-pilkada-serentak-pada-2024-iTKOcCkq7O.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi mengaku, pihaknya berharap Pilkada serentak 2022 dan 2023 tetap digelar di tahun itu, dan tidak dilaksanakan di tahun 2024 atau bersamaan waktunya dengan pemilu nasional.

Nabil mengatakan, keinginan agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilakukan sesuai waktu sekaligus untuk menjawab argumen pemerintah, bahwa Pilkada tak perlu dilakukan di tahun tersebut karena menyangkut anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19.

"Justru itu kita menggunakan argumennya Mendagri Tito ketika kenapa menjustify pilkada 2020 tetap dijalankan," kata Nabil dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu' secara virtual, Sabtu (13/3/2021).

Baca juga:  ASN Diminta Kawal Janji Kampanye Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020

Lebih lanjut Nabil mengatakan, jika argumennya adalah soal angggaran penanganan pandemi, maka bisa diambil sesuai instrumen belanja negara yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Kenapa argumen itu tidak digunakan ketika pembahasan ini," ujarnya.

Baca juga:  3 Faktor Fundamental Mengapa UU Pemilu Perlu Direvisi

Menurut Nabil, soal perlunya Pilkada tetap dilaksanakan 2022 dan 2023 untuk mendapatkan kepala daerah yang definitif, dia menegaskan semua partai politik memiliki kepentingan mempunyai pemimpin definitif. Termasuk soal adanya prasangka yang menyebutkan jika Pilkada serentak dilkukan 2024 maka, muncul isu keuntungan politik yang didapat parpol tertentu.

"Kalau soal prasangka itu kan persepsi. artinya kita pun sebenarnya tidak ada jaminan kepala daerah itu memang mudah dalam setiap pertarungan saat ini. Kalau dikatakan jegal menjegal itu kan persepsi," pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini