Komnas HAM: Tak Ada Korelasi Hukuman Mati dengan Pemberantasan Korupsi

Komaruddin Bagja, Sindonews · Sabtu 13 Maret 2021 00:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 13 337 2376972 komnas-ham-tak-ada-korelasi-hukuman-mati-dengan-pemberantasan-korupsi-2pWCtRr1ne.jpg Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan Indonesia tidak memasukkan hukuman mati bagi koruptor. Dia menyebut tidak ada korelasai antara hukuman mati dengan tingkat korupsi pada suatu negara.

Ketua Komnas HAN, Ahmad Taufan Demanik menyebut dari empat the most serious craim hanya dua yang dipakai oleh Indonesia yakni hukuman yakni genisida dan kejahatan kemanusiaan. Dia memastikan bahawa korupsi tidak masuk dalam keduanya, Indonesia menilai bahwa korupsi merupakan ekstra ordinary craim.

"Korupsi di Indonesia masuk ekstra ordinary craim. Kalau mengikuti standard PBB yang masuk dalam the most serious craim ya empat itu (Genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi). Sekali lagi korupsi tidak masuk," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (12/3/2021).

Dia menyebut, sejumlah negara-negara dengan indeks korupsi sangat kecil tidak memiliki korelasi dengan hukuman mati. China yang masih menetapkan hukuman mati tidak dapat menunjukkan secara statistik korelasi dengan korupsi.

"Tidak ada korelasi antara efek jera hukuman mati di dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.

Begitu juga dengan Singapura, salah satu negara yang masuk dalam 10 besar bebas korupsi. Hukuman mati di Singapura tidak memiliki korelasi dengan korupsi.

Hukuman mati di Singapura tidak pada tindak pidana korupsi melainkan pada pidana lainnnya. Dengan begitu tingkat rendahkan korupsi tidak bisa dikorelasikan dengan hukuman evek jera hukuman mati.

"Jadi Singapura juga tidak ada korelasai antara tindak pidana korupsi dengan penerapan hukuman mati. Karena penerapan hukuman mati bukan pada tindak pidana korupsi yapi hukuman matinya pada jenis lain," jelasnya.

Kemudian dia juga membandingkan dengan negara Skandanavia yang terhitung tertib. Bangunan sistem, birokrasi dan sistem pendidikan sangat baik. Setiap anak sejak dini dididik memiliki kepatihan hukum.

"Jangankan korupsi, untuk melawan rambu lalulintas saja, meski tidak ada kendaraan yang lewat itu anak-anak kecewa sudah dilatih. Dia didik di sekolah keluarga lingkungan kepatihan hukum integritas," jelasnya.

Dia menilai salah satu upaya menekan kepatuhan terhadap hukum yakni dengan pendidikan Dan sistem negara yang kuat. Prinsip patuh terhadap hukum harus ditekkan secara kuat pada setiap individu.

"Secara kutural negara itu sudah sangat kuat dalam prisip gaverment, clean KKN, ini sebenernya yang kita jadikan contoh," pungkasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini