Polisi Siber Penting, tapi Perlu Aturan Hukum Demokratis

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 12 Maret 2021 14:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 12 337 2376634 polisi-siber-penting-tapi-perlu-aturan-hukum-demokratis-Z1xECFBgqM.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heru Widodo menilai keberadaan polisi siber adalah hal positif untuk menyehatkan ruang digital. Akan tetapi, kerja polisi siber harus ditopang dengan aturan hukum yang lebih demokratis berupa perubahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut dia, keberadaan polisi siber harus ditopang dengan aturan hukum yag lebih adaptif dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

"UU ITE masih sangat lemah dalam melindungi data pribadi, sehingga masih memungkinkan akun di media sosial untuk diretas. Maka untuk menghindari hal tersebut, UU ITE sangat perlu direvisi," ujar Heru dalam diskusi bertajuk Urgensi Polisi Siber dalam Demokrasi Indonesia, Jumat (12/3/2021).

Dia menjelaskan sisi positif dari keberadaan polisi siber. Menurutnya, polisi siber amat penting untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat agar tidak melanggar hukum saat berselancar di dunia maya.

"Polisi siber memiliki nilai penting untuk memproteksi masyarakat terjerat UU ITE," tuturnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekesekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai polisi siber yang mengedepankan sisi preventif daripada penindakan. Pembentukkan polisi siber sendiri termaktub dalam SE Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat dan produktif.

"Ada perubahan pola dari SE era Kapolri Badrodin Haiti Tahun 2015 yang cenderung kuat sisi penindakan dengan SE Kapolri baru tahun 2021 yang mengedepankan sisi pencegahan," ujarnya.

Baca Juga : Polri Sudah Periksa 3 Polisi Terkait Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu menilai selama ini berbagai aturan mengenai siber cenderung melakukan pendekatan jalan pintas berupa penindakan kepada masyarakat. Padahal, kata dia, ada sisi edukasi literasi yang jauh lebih penting di ranah siber, ditambah perkembangan pengguna internet di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat.

Karena itu, Ferdian menyebutkan keberadaan Polisi Siber akan lebih komprehensif bila terdapat perubahan UU ITE.

"Namun sayangnya, perubahan UU ITE tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 ini. Padahal, kalau perubahan UU ITE dilakukan tahun ini dengan mengakomodasi berbagai catatan dari publik, keberadaan polisi siber akan lebih memiliki makna," tuturnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini