Sebelum Puasa, TP3 Akan Serahkan Buku Putih Kasus 6 Laskar FPI ke Jokowi

Haryudi, Koran SI · Kamis 11 Maret 2021 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 11 337 2376152 sebelum-puasa-tp3-akan-serahkan-buku-putih-kasus-6-laskar-fpi-ke-jokowi-ws3aDjYHcY.jpg Rekonstruksi penembakan laskar FPI (Foto: Antara)

BOGOR - Sekretaris Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Marwan Batu Bara berjanji segera menyerahkan buku putih bukti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat kasus tewasnya enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diperkirakan buku tersebut akan selesai sebelum bulan puasa atau Ramadan pertengahan April mendatang.

"Buku putih TP3 ini sedang disusun dan membutuhkan waktu sekitar 1 satu bulan," ungkap Marwan dalam kanal YouTube Neno Warisman yang disiarkan, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Komnas HAM Sebut Polisi Tak Terindikasi Bunuh 6 Laskar, Ini Respons Eks Pengacara FPI

Menurutnya, dalam buku putih itu tercantum hal-hal baru dan lama lama yang tidak dianggap oleh Komnas HAM. "Rekomendasi harusnya pelanggaran HAM berat, semua yang sudah disampaikan di media akan dirangkum dalam buku putih TP3 yang insya Allah bisa selesai dalam satu bulan ini," katanya.

Menurutnya, buku putih tersebut akan disusun ada yang sifatnya executive summary dan ada yang versi lengkap. "Jumlah buku sudah disampaikan ada dua, ada yang sifatnya eksekutif summary, dengan jumlah halaman 30-50. dan ada yang versi lengkap dengan jumlah 150 halaman," katanya.

Sebelum puasa nanti, akan dirilis veris executive summary. "kita harapkan selesai sebelum ramadan dan langsung akan kita rilis," jelasnya.

Pihaknya tetap menyayangkan kesimpulan dari Komnas HAM yang menyebutkan kasus KM 50 ini bukan pelanggaran HAM berat. 

"Sementara TP3 diburu-buru karena ini dasarnya penyelidikan Komnas HAM, artinya disini kita bicara soal sumber informasi pertimbangan dari kepolisian atau pemerintah yang menjadikan dasarnya itu langkah-langkah atas laporan Komnas HAM," tandasnya.

Baca Juga: Keterangan Ahli Penangkapan dan Penahanan Habib Rizieq Sesuai Prosedur

Pihaknya juga menyinggung soal 4 rekomendasi Komnas HAM. Marwan bersama TP3 mempersoalkan terkait peristiwa KM 50 sebagai pelanggaran HAM biasa atau pidana biasa.

"Karena memang dasarnya laporan dari Komnas HAM, (kasus KM 50 adalah pidana biasa) yang kemudian kelanjutannya penyelidikan oleh kepolisian. Tapi jika yang menjadi rekomendasi itu pelanggaran HAM berat, maka yang melakukan penyidikan lebih lanjut itu adalah Kejaksaan Agung," ujarnya.

Maka dari itu, untuk mengkategorikan ini pelanggaran HAM berat atau biasa, kata Marwan, ini sangat kritis. "Makanya kita berharap Komnas HAM itu sebagai lembaga independen yang mewakili seluruh rakyat dan bukan berada dibawah pemerintah itu kajiannya itu objektif jangan subjektif apalagi dibawah kendali pemerintah," jelasnya.

Untuk itu, TP3 sempat berdebat atau adu argumen dengan Komnas HAM tentang fakta-fakta yang dimiliki katanya puluhan ribu video, hingga percakapan audio dan fakta-fakta, baik dari FPI, polisi dan Jasa Marga.

"Saya katakan, anda (Ketua Tim Penyilidik Komnas HAM Khoirul Anam), boleh punya fakta katanya puluhan ribu video ada percakapan audio, ada fakta-fakta dari polisi dari FPI dari Jasa marga dan seterusnya, atau dua kali lipatpun tidak ada artinya. yang terpenting itu objektifitas independensi dan mengacu kepada UU yang kaitannya kepada pengadilan HAM yaitu nomor 26 tahun 2000," katanya.

Sekarang ini, kata Marwan, Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan malah menggunakan UU Nomor 39 Tahun 1999 yang katanya bermasalah.

"Sebetulnya sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan dalam UU yaitu TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif), bahkan bisa saja salah satu dan salah dua. Terjadi dilapangan itu memang sistematis, misalnya dari foto-foto korban enam jenazah yang dikubur itu, kembali saya ulang-ulang ada perlakuan yang sistemik oleh aparat negara," tuturnya.

Kemudian, terkait dengan penguntitan yang dilakukan oleh aparat negara. Menurutnya hal itu yang disebut terstruktur.

"Awalnya oleh yang dikuntit tidak tahu kalau itu polisi, mereka tidak pakai tanda pengenal, pakaian dinas, nomor polisi tidak bilang saya polisi juga kan. Sehingga bisa saja dari yang dikuntit atau laskar termasuk Habib Rizieq ini jangan-jangan begal atau apalah perampok," katanya.

Dari peristiwa KM 50 ini sudah jelas ada penguntitan sejak dua tiga hari sebelum kejadian. "Mereka memonitor di Megamendung, Bogor. Bahkan ada yang tertangkap dan terakhir itu mereka mengungit Habib Rizieq itu jumlah mobilnya lebih dari satu dan ada land cruiser yang jumlahnya lebih dari dua. Ini juga tidak jelas siapa," katanya.

Menurutnya, jika dilihat dari para penguntit ini maka bisa dikatakan ini sesuatu kasus pembunuhan yang sistemik. "Dari jenazah itu ditemukan ada bekas-bekas penyiksaan, mulai dari kepala dan disekitar kemaluan, itu jelas sekali bekas disiksa, dan dibagian dada sebelah kiri selalu ada bekas peluru minimal satu, ada yang dapat dua dan tiga," katanya.

Data atau fakta-fakta tersebut dipegang oleh Komnas HAM, tapi dianggap bukan pelanggaran HAM berat. "Kalau mereka (Komnas HAM) mengatakan mereka punya data termasuk dari FPI dan dari mana-mana, yang jadi masalahnya data dan fakta itu mereka pakai tidak untuk mengambil keputusan," paparnya.

Pertemuan dengan Presiden Jokowi

Terkait dengan pertemuan TP3 pada Selasa 9 Maret 2021 lalu di Istana Negara yang di pimpin oleh Abdullah Hehamahua juga dihadiri Amien Rais, Muhyiddin Junaidi, Ustadz Sambo, Firdaus Syam dan Wirawan Adnan, menurutnya Presiden mengakui sudah menerima laporan dari Komnas HAM.

"Kata Presiden saya baca semuanya terus yang saya dengar itu adalah audio, lalu dia mengangkat kotak kecil yang mungkin berisi flashdisk ,itu yang diawal," katanya.

Bahkan, Prsiden Jokowi bilang bahwa pemerintah siap untuk menerima fakta-fakta baru dari TP3, dan buku putih nantinya disampaikan.

"Beliau juga berjanji akan menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Ini menjadi catatan kita begitu. Ini sedang kita susun, sebetulnya unsur-unsur Terstruktur dan sistemik itu kalau dipakai Komnas HAM sudah bisa menjadi pelanggaran pidana berat," katanya.

Namun, Komnas HAM seperti sengaja untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah pelanggaan HAM meskipun hasil penyelidikan itu ada unsur-unsur yang terpenuhi dari TSM tadi.

"Jadi mereka simpulkan ini HAM biasa, meskipun bukti analisis itu bisa menunjukan ini sebetulnya masuk menjadi pelanggaran HAM berat," tegasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini