Dewas KPK Curhat ke DPR Soal Tak Punya Kewenangan

Kiswondari, Sindonews · Rabu 10 Maret 2021 15:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 10 337 2375623 dewas-kpk-curhat-ke-dpr-soal-tak-punya-kewenangan-UOIxl7rVGb.jpg Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean (foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengeluhkan bahwa Dewas hanya memiliki tugas, tetapi tidak memiliki kewenangan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK dan Dewas KPK, Rabu (10/3/2021).

"Yang berhubungan dengan pertanyaan dari Komisi III, apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan tugas? Secara umum saya katakan tidak ada hambatan, karena dari 2020 yang kita lalui, Dewas tidak menemukan satu hambatan yang berarti. Namun, ada perlu pemikiran, ada perlu dipikirkan satu permasalahan. bahwa dewas ini, dewas pengawas KPK ini, hanya punya tugas tidak punya kewenangan," kata Tumpak.

Baca juga:  1.362 Pegawai KPK Akan Dilantik Jadi ASN pada 1 Juni

Tumpak menjelaskan, dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK tidak memuat kewenangan Dewas sedikit pun, yang diatur dalam Pasal 37 B hanya tugas. Ada 4 tugas Dewas KPK, melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyitaan penggeledahan dan penyadapan; menyusun kode etik; dan melakukan evaluasi pimpinan pegawai KPK.

"Cari dalam Undang-Undang itu di mana kewenangannya, enggak ada itu. Lazimnya, suatu komisilah katakanlah Komisi Kejaksaan, di situ disebut tugasnya kemudian dalam melakukan tugas ini komisi berwenang blablablabla.." terangnya.

Baca juga:  Sepanjang 2020, KPK Tindak 109 Koruptor dan Selamatkan Uang Negara Rp440,6 Miliar

"Ataupun Kompolnas, dalam aturannya kompolnas bertugas ini dan dalam melaksanakan tugas itu Kompolnas berwenang melakukan blablablablabla.. begitu juga Komisi Yudisial," sambung Tumpak.

Menurut Tumpak, ada satu padanan yang pas mengenai keberadaan Dewas KPK. Yaitu, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga investasi, ini baru. Di situ lembaga investasi terdiri dari dewas, dituliskan dewas di depan, baru kemudian diatur dewan direktur.

"Mirip, sama dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK terdiri dari dewas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Di lembaga LPI ini juga begitu. Dewas diatur tugasnya, dan dalam melaksanakan tugas itu ada pasal yang mengatur mengenai kewenangan-kewenangannya," terangnya.

Karena itu, Tumpak memegaskan, bahwa Dewas KPK tidak menemukan hambatan dalam menjalankan tugas di 2020. Hanya saja, kurangnya aturan mengenai kewenangan bisa menjadi suatu hambatan. Jadi, bagaimana agar ke depannya Dewas bisa bekerja tanpa hambatan.

"Saya katakan tadi tahun 2020 kami tidak menemukan hambatan, tapi kemudian bisa saja ini menjadi suatu hambatan karena kekurangan aturan. Jadi bagaimana tahun 2020 kami lakukan semua ini tanpa hambatan. Semua kami lakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dengan pimpinan," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini