Komnas HAM Periksa 130 Ribu Video, Polisi Tak Terindikasi Hendak Membunuh 6 Laskar FPI

Carlos Roy Fajarta, · Rabu 10 Maret 2021 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 10 337 2375568 komnas-ham-periksa-130-ribu-video-polisi-tak-terindikasi-hendak-membunuh-6-laskar-fpi-SgLRCo7tki.jpg Choirul Anam. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, tak ada indikasi ingin menghilangkan nyawa 6 Laskar FPI. Hal itu disimpulkan dari dari data dan bukti video yang diberikan oleh pihak Jasa Marga.

"Dari 130 ribu rekaman video dari Jasa Marga tidak ada indikasi pihak kepolisian hendak untuk menghilangkan nyawa. Ini berbeda dengan semua kesaksian awal, tidak ada di videonya. Jadi kita tidak bisa mengikuti omongan orang," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam usai konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Rabu (10/3/2021).

"Dari voice note ada masa jarak jauh (kesempatan untuk menjauh), teman-teman FPI tidak menggunakan kesempatan untuk menghindari kepolisian, malah menunggu. Sehingga terjadi peristiwa serempet menyerempet hingga KM 50,” tambah M. Choirul Anam.

Baca juga: Komnas HAM Bandingkan Penembakan 6 Laskar FPI dengan Tragedi Rohingya

Choirul Anam mengungkapkan pihaknya melihat opini atau analisis yang dilakukan oleh banyak orang di media sosial, pada umumnya tidak berdasarkan fakta video yang diperoleh Komnas HAM dari pihak Jasa Marga. 

"Komnas HAM pernah dikunjungi TP3 (Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan) di awal kasus tersebut. Awalnya kami kira datang bersama dengan pihak keluarga korban. Dalam awal kasus mereka menyebutkan bukti yang bisa menunjang pernyataan kesaksian mereka, ternyata tidak ada dan hanya analisa,” ujarnya.

Choirul menegaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap rombongan FPI, baik di Petamburan dan Megamendung. Pihaknya juga punya informasi dari masyarakat terkait peristiwa ini.

Baca juga: Komnas HAM Tak Pernah Rekomendasikan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka

"Jadi ini harus berdasarkan fakta. Gelar perkara oleh Polri terkait kasus penembakan anggota FPI di KM 50 kami harap kasus ini cepat selesai. Rekonstruksi Komnas HAM sudah jelas, bukti penunjang sudah kami berikan ke Bareskrim," ungkap Choirul.

"Yang paling penting adalah akuntabilitas, transparansi, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Silakan semua pihak melakukan monitoring. Proses dan mekanismenya harus transparan. Presiden, Menkopolhukam, Bareskrim berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip tersebut dalam penanganan kasus penembakan anggota FPI ini," tutupnya. 

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini