Soal KLB Demokrat, Andi Arief : Kami Tak Pernah Tuduh Pemerintah

Riezky Maulana, iNews · Rabu 10 Maret 2021 05:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 10 337 2375257 soal-klb-demokrat-andi-arief-kami-tak-pernah-tuduh-pemerintah-5OYyulbtus.jpg Andi Arief (Sindonews)

JAKARTA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief membantah pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang meminta Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

"Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini," kata Andi Arief ketika dihubungi oleh MNC Media, Selasa (9/3/2021).

Andi pun menyinggung ihwal dualisme dan rekayasa dualisme yang kerap terjadi dalam partai politik di Indonesia, meskipun tidak menyebutkan detail partainya. Menurutnya, Yasonna memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah kisruh Partai Demokrat ini sesuai dengan kapasitasnya.

Dia yakin dualisme partai ini dapat diselesaikan oleh Kemenkumham. Menurutnya, setiap proses KLB partai, baik dari pihak internal maupun eksternal, kedaulatannya tetap ditentukan Kemenkumham sebagai pucuk tertinggi pengesahan.

"Kita cermati terjadi pengambilalihan kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai saat kongres menjadi kedaulatan di tangan Kemenkum HAM, bahkan menggunakan perangkat elektronik pendaftaran hasil kongres sebagai alat atau celah mengambilalih kedaulatan kongres partai-partai," ucapnya.

Andi menegaskan, Partai Demokrat tidak akan tinggal diam dengan upaya pengambil alihan kekuasan ini. Bagi dia, partai berlambang mercy ini memiliki kedaulatannya sendiri.

"Partai Demokrat punya kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini. Bagaimana mungkin Pak Moeldoko dengan jalan pragmatis bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya. Sama sekali kami tidak pernah membayangkan," ungkapnya.

Baca Juga : Peserta KLB Demokrat Dijanjikan Rp100 Juta, tapi Cuma Dibayar Rp5 Juta

Sebagaimana diketahui, Menkumham Yasonna Laoly berjanji pihaknya akan menilai tentang keabsahan pengurus Partai Demokrat setelah muncul KLB yang menjadikan Moeldoko sebagai ketum partai.

Yasonna mengaku pihaknya telah menerima laporan dari pengurus Partai Demokrat dengan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menolak hasil KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.

Yasonna menjelaskan, dia akan menilai soal kepengurusan partai berdasarkan AD/ART. Tapi, Yasonna meminta agar pihak Demokrat kubu AHY tak mengaitkan KLB dengan pemerintahan Jokowi.

"Nah ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga : Kader Demokrat di Daerah Tidak Takut Hadapi Teror Kubu Moeldoko

"Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini