Kader Demokrat di Daerah Tidak Takut Hadapi Teror Kubu Moeldoko

Bramantyo, Okezone · Selasa 09 Maret 2021 22:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 09 337 2375199 kader-demokrat-di-daerah-tidak-takut-hadapi-teror-kubu-moeldoko-NQW1iiJXG8.jpg Foto: Okezone

KARANGANYAR - Sikap perlawanan kader Partai Demokrat di daerah setelah Kongres Luar Biasa yang digelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat 5 Maret 2021 ditunjukan para kader.

(Baca juga: Intel Polres Ancam Pengurus Demokrat, Ini Penjelasan Mabes Polri)

Tak hanya menyebut KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah abal-abal, para kader partai berlambang Mercy ini tak gentar menghadapi teror yang dilancarkan kubu Moeldoko.

Termasuk ancaman recall sebagai anggota DPRD, bila tidak mendukung KLB yang secara aklamasi memilih Moeldoko.

(Baca juga: Annisa Pohan Tanya Singkatan 'Perampas Partai Orang', Netizen: Pepo Mbak!)

"Kami tidak takut, kami tidak gentar. Tidak ada sedikitpun rasa itu pada kami. Ini rumah kami, ini partai kita diacak-acak. Tidak ada rumus kata takut, sekalipun kami diteror,"ujar Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, Tri Haryadi, Selasa (9/3/2021).

Menurut Tri Haryadi, dirinya bersama kader Demokrat lainnya akan berusaha sekuat tenaga akan melindungi Fraksi Partai Demokrat di DPRD hasil kongres yang sah dan konstitusional.

Ia menegaskan tidak ada hak bagi orang-orang KLB untuk merecall semua anggota DPRD hasil konggres yang sah dan konstitusional sebelum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Siapapun tidak boleh campur tangan, tidak ada hak dari anggota KLB me-recall anggota fraksi. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Karena Kamilah yang legal,"tegasnya.

Tri Haryadi menyebut ada tiga hal yang tidak terpenuhi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara.

Pertama KLB harusnya dihadiri minimal 2/3 dari pemegang suara yaitu ketua DPD. Kedua harus dihadiri minimal 1/2 daripada ketua DPD seluruh Indonesia. Dan ketiga harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi. Dimana SBY sebagai ketua Majelis tinggi tidak pernah memberikan persetujuan atau izin.

"Sehingga dari tiga poin itu yang ada di AD/ART partai Demokrat tahun 2020 yang saat ini ada di kantor Kemenkumham sudah menggugurkan acara KLB partai Demokrat," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini