Mahfud MD Bahas Rencana Revisi UU ITE saat Bertemu Kapolri

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 09 Maret 2021 17:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 09 337 2375064 mahfud-md-bahas-rencana-revisi-uu-ite-saat-bertemu-kapolri-zfrYYjJ1R8.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD mengakui juga membahas soal rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Diketahui, Kapolri dan jajaran melakukan kunjungan kerja ke jajaran Kompolnas hari ini, Selasa (9/3/2021).

"Iya UU ITE (dibahas juga)," singkat Mahfud MD yang juga Menko Polhukam itu sembari masuk ke dalam mobilnya.

Namun saat ditekankan kembali apa yang dibahas terkait dengan UU ITE tersebut, Mahfud langsung meninggalkan awak media. Yang pasti, kata Mahfud, pertemuan dengan Kapolri dan jajaran tadi membahas soal pemantapan transformasi Polri yang Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

"Dan kami tadi mencoba menerjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dala. kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya," ujar Mahfud.

Baca Juga : Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Ikut Campur

Sekadar diketahui, terkait revisi UU ITE, Pemerintah melalui Menko Polhukam membentuk Tim Kajian UU ITE. Pembentukkan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021, yang ditandatangani Mahfud MD.

Surat keputusan ditetapkan pada hari ini, Senin 22 Februari 2021. Dalam surat tersebut, tertulis tim kajian terdiri dari pengarah dan tim pelaksana.

Adapun tim pengarah memiliki tugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturna perundang-undangan di bidang ITE.

Tim pelaksana terdiri dari ketua dan sekretaris, di mana memiliki lima tugas. Pertama, mengkoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum atau masyarakat terkait pelaksanaan perundang-undangan tersebut.

Kedua, mengkoordinasikan penyusunan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Ketiga, mengkoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan, keempat, memberikan rekomendasi, dan terkahir, melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian kepada pengarah secar periodik.

Dalam hal ini, Mahfud MD dan Listyo Sigit sama-sama masuk ke dalam tim pengarah revisi UU ITE tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini