Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021

Rakhmatulloh, Sindonews · Selasa 09 Maret 2021 12:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 09 337 2374814 pemerintah-sepakat-ruu-pemilu-ditarik-dari-prolegnas-2021-oKEKPTtaxs.jpg Menkumham Yasonna Laoly (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Hal itu disampaikan Yasonna dalam rapat kerja bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Rapat bersama antara pemerintah dan DPR dipimpin langsung Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas. Yasonna menyampaikan sikap pemerintah bahwa RUU tersebut sepakat ditarik dari Prolegnas.

"Merespons yang disampaikan ketua dan menyikapi surat Komisi II tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar prioritas tahun 2021, pemerintah sepakat," kata Yasonna saat rapat kerja.

Baca Juga:  Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 Terganjal RUU Pemilu

Menteri asal PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pemerintah juga sepakat menurunkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021. Yasonna berdalih, karena RUU itu sudah ditarik dari daftar Prolegnas, maka tak ada kewajiban pemerintah untuk menyampaikan evaluasi RUU tersebut.

"Jadi kita hanya sepakat untuk yang satu itu kita drop, karena saya kira tidak perlu lagi, singkat saja, kami tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya," ucapnya.

Yasonna menyebut pemerintah hanya sepakat untuk menarik RUU Pemilu tersebut. Sementara itu, menurutnya pemerintah sepakat RUU lainnya untuk tetap dibawa ke paripurna.

"Apa yang sudah kita speakati kita bawa ke paripurna kecuali yang satu ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Supratman pun menyampaikan alasan kenapa Baleg belum mengesahkan Prolegnas 2021. Politikus Partai Gerindra itu berdalih karena alasan RUU Pemilu yang belum ditarik.

"Saya ingin sampaikan ke bapak ibu sebenarnya masalahnya tidak ada yang krusial, yang terjadi adalah pada saat yang lalu kita tetapkan Prolegnas sudah selesai, kemudian terkait RUU Pemilu, Komisi II telah menyurat kepada Baleg untuk menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas," ujarnya.

Baca Juga:  HNW: Jangan Nekat Barengkan Pileg dan Pilpres di 2024!

Tak hanya itu, pemerintah juga menganggap belum ada urgensi terkait RUU Pemilu untuk segera dilakukan. Karena itulah, akhirnya RUU Pemilu harus disepakati lebih lanjut untuk ditarik dari daftar Prolegnas 2021.

"Kedua, ini direspons juga oleh pemerintah dimana RUU Pemilu belum menjadi suatu yang urgent, di situ problemnya, kita bersyukur juga (RUU Pemilu) belum ditetapkan sehingga pada hari ini agenda ktia sebenarnya merespons apa yang jadi usulan Komisi II," ungkapnya.

Sampai saat ini, rapat kerja Baleg DPR RI bersama Menkumham Yasonna Laoly masih berlangsung. Setiap fraksi sedang memberikan pandangan terkait RUU Pemilu ini.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini