Bukan Alot, Baleg DPR Klaim Pembahasan Prolegnas 2021 Masih Dinamis

Kiswondari, Sindonews · Selasa 09 Maret 2021 07:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 09 337 2374639 bukan-alot-baleg-dpr-klaim-pembahasan-prolegnas-2021-masih-dinamis-LR7wwwMSWH.jpg DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tak kunjung disahkan di Rapat Paripurna DPR. Padahal, 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah disahkan dalam rapat Badan Legilasi (Baleg) DPR bersama dengan perwakilan pemerintah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengakui, penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah molor. Dua kali buka-tutup masa sidang, Prolegnas belum juga diparipurnakan.

"Di Baleg sendiri belum selesai, karena memang telah terdaftar sebanyak 33 RUU sebagai RUU Prioritas tahun 2021. Tercatat daftar tersebut sampai 11 Januari 2021," ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:  Bukan Palu Sidang, Azis Syamsuddin Buka Rapat Paripurna DPR Pakai Tangan

Walau pandangan mini fraksi sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi terhadap 33 RUU Prolegnas tahun 2021 pada rapat pleno Baleg, legislator Dapil Sumatera Utara II ini menyatakan, masih ada yang belum dilaksanakan dalam rapat terakhir Baleg tersebut yaitu belum dilakukannya kompilasi terhadap daftar RUU mana saja yang di terima dan ditolak oleh masing - masing fraksi.

"Apalagi yang terkait tentang RUU yang dijadikan prolegnas tahun 2021," imbuhnya.

Apakah proses pembahasan alot di Baleg DPR, menurut politikus PAN ini, pembahasan di Baleg masih sangat dinamis dan prosesnya akan dimulai kembali pada masa sidang ini.

"Bukan alot, tapi memang masih sangat dinamis. Dan proses selanjutnya akan dimulai di Baleg pada masa sidang IV," terang Guspardi.

Baca Juga:  Ketua DPR Fokus Penanganan Covid-19 dan Revisi UU ITE pada Prolegnas 2021

Lebih dari itu, dia menambahkan, Fraksi PAN sendiri telah menentukan sikap dengan menolak 3 RUU yang di ajukan di Baleg yaitu RUU IKN (Ibu Kota Negara), RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU Pemilu (Pemilihan Umum).

"Sikap ini diambil setelah melakukan diskusi terbatas dengan beberapa pihak. Lain dari tiga itu, PAN nggak ada masalah dan bersedia melanjutkan pembahasan," pungkas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini