Sidang Sengketa Pilbup Sabu Raijua Digelar, MK Diminta Batalkan Kemenangan Orient

Antara, · Senin 08 Maret 2021 23:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 08 337 2374549 sidang-sengketa-pilbup-sabu-raijua-digelar-mk-diminta-batalkan-kemenangan-orient-Uou6Qcq2xE.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa perselisihan Pilbup Sabu Raijua, Senin (8/3/2021). Sidang digelar pukul 09.00 WIB pagi tadi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Perkara dengan nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan pasangan calon nomor urut 01, Nikodemus dan Yohanis Uly Kale.

Dalam persidangan, kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua nomor urut satu Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanes Uly Kale, Adhitya Anugrah Nasution meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan putusan KPU Sabu Raijua yang menetapkan Orient sebagai bupati terpilih.

Baca juga:  Kasus Bupati Sabu Raijua, DPR: Terjadi Mal Administrasi oleh Negara!

"Dengan segala kerendahan hati, pemohon memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk semuanya," kata Adhitya pada sidang yang digelar MK secara virtual yang dipantau di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Putusan yang diminta pemohon untuk dibatalkan MK yakni putusan KPU Kabupaten Sabu Raijua nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kabupaten/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan Kabupaten Sabu Raijua 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Baca juga:  Terkait Bupati Sabu Raijua, Penyelenggara Pemilu Diminta Cermat Lakukan Verifikasi

Selanjutnya, kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu tersebut juga meminta MK agar menyatakan pasangan calon nomor urut dua tidak cakap sebagai calon bupati dan calon wakil bupati karena melanggar keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 butir 18.

Kemudian, menetapkan pemohon sebagai pemenang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di daerah tersebut.

Tuntutan selanjutnya yakni memerintahkan KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun, bila MK memiliki pandangan lain maka diharapkan memberikan putusan yang adil.

Ia mengatakan, menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila seseorang telah memiliki status kewarganegaraan ganda maka perlu dilihat asal kewarganegaraan tersebut.

"Apakah status diperoleh sejak lahir atas permohonan atau pemberian," katanya.

Dia menuturkan, sidang selanjutkan akan digelar pada 15 Maret 2021. Dalam sidang nanti, agenda sidang mendengar jawaban banyak pihak. Pihaknya juga mengaku sudah menyiapkan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatan pihaknya.

"Sidang selanjutnya itu ditunda tanggal 15 terkait jawaban banyak pihak, termasuk KPU, Bawaslu dan terkait lainnya. Kita siapkan 14 alat bukti, kemungkinan minggu depan ada 2 tambahan lagi terkait soal kewarganegaraan ganda. Nanti minggu depan akan kita sampaikan," terang Adhitya.

Lebih jauh pihaknya juga meminta agar Paslon 01 ditetapkan sebagai pemenang. Karena seperti diketahui Paslon nomor urut 01 sebagai pemilik suara terbanyak urutan kedua.

"Dan kita minta untuk menghemat anggaran langsung kita ditetapkan paslon 01 sebagai pemenang atau setidaknya pilkada ulang di wilayah Kabupaten Sabu Raijua," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini