Ketua DPR Fokus Penanganan Covid-19 dan Revisi UU ITE pada Prolegnas 2021

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 08 Maret 2021 14:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 08 337 2374235 ketua-dpr-fokus-penanganan-covid-19-dan-revisi-uu-ite-pada-prolegnas-2021-aMkBUsUkex.jpg Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok DPR RI)

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, lembaganya akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 pada masa sidang ini. Sejumlah isu akan ditindaklanjuti DPR mulai dari penanganan Covid-19 hingga rencana revisi Undang-undang ITE.

“Penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada 2021,” kata Puan saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV, Senin (8/3/2021).

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, DPR akan menindaklanjuti Surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi/pansus, agar bersama-sama dengan pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan RUU yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

Puan menyampaikan, saat ini terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat yang perlu menjadi fokus pengawasan DPR.

Beberapa isu tersebut antara lain pelaksanaan vaksin Covid-19, rencana revisi UU ITE, tata kelola Lembaga Pengelola Investasi, pelaksanaan ibadah haji 2021, permasalahan asuransi Jiwasraya dan dana investasi Asabri, kebakaran hutan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, serta masuknya virus corona B117 ke Indonesia.

“Semua harapan rakyat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui tugas dan fungsi DPR RI,” ujar Puan.

Baca Juga : DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Uang Palsu Senilai Rp4,5 Triliun

“Melalui kewenangan yang dimiliki DPR, kita ikut memperkuat penanganan pandemi Covid-19, mengawal pelaksanaan vaksin Covid-19, mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan negara,” tuturnya.

Baca Juga : Ini Alasan Ruang Vaksinasi Covid-19 di DPR Dilarang Difoto dan Diliput

(erh)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini