Share

Din Syamsuddin: KLB Demokrat Ciptakan Kegaduhan Nasional dan Ganggu Demokrasi Indonesia

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 08 Maret 2021 07:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 08 337 2373995 din-syamsuddin-klb-demokrat-ciptakan-kegaduhan-nasional-dan-ganggu-demokrasi-indonesia-fHwG4ISRZK.jpg Din Syamsuddin (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA - Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin, menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), menimbulkan kegaduhan hingga mengganggu demokrasi.

"Saya terusik berpendapat tentang KLB Partai Demokrat di Deliserdang karena menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia. KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," kata Din melalui keterangannya kepada MNC Portal, Senin (8/3/2021).

Sebagaimana diketahui, KLB Deliserdang digagas sejumlah kader Demokrat yang sudah dipecat. Dalam KLB itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum partai berlogo bintang Mercy itu dan mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Din mengatakan, pelaksanaan KLB membuktikan upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY bukanlah isu, apalagi rumor. Bantahan dari pihak yang sempat dituduh sebagai pelaku telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan.

"Sesuai informasi yang ada pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD & ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila," ujar Din.

Menurut Din, keterlibatan Moeldoko pada KLB Deliserdang perlu ditanyakan apakah sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau belum, selaku atasan KSP tersebut.

Baca Juga : AHY Melawan, Konflik Demokrat Diprediksi Berlanjut hingga ke Pengadilan

"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," terang Din.

"Jika beliau (Jokowi) tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," tambahnya.

Din menyarankan pemerintah menolak hasil KLB Deliserdang yang telah menobatkan Moeldoko menjadi ketua umum. Jika pemerintah mengesahkan maka ia memperkirakan terjadi kegaduhan nasional.

Baca Juga : Mahfud MD Singgung Kisruh PKB di Zaman SBY, Ini Reaksi Demokrat

"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," tutur Din.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini