Manko Polhukam Ajak Negara Anggota PBB Perkuat Kerja Sama Pencegahan & Penanggulangan Kejahatan

Erfan Maaruf, iNews · Minggu 07 Maret 2021 17:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 07 337 2373819 manko-polhukam-ajak-negara-anggota-pbb-perkuat-kerja-sama-pencegahan-penanggulangan-kejahatan-3gyu6JNpuN.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (foto: istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Indonesia mengajak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat kerja sama pencegahan dan penanggulangan kejahatan guna mendorong pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya Tujuan 16.

 Baca juga: Mahfud MD Terima Surat AHY 1 Hari Sebelum KLB dan Hendak Panggil Kedua Kubu

“Pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya,” kata Mahfud dalam pertemuan The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice yang berlangsung di Kyoto Jepang, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: PBB: 400 Ribu Anak di Yaman Bisa Meninggal karena Kelaparan

Usulan kerja sama negara-negara dalam penanggulangan kejahatan dapat mendorong pencapaian Agenda 2030, sebaliknya pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan lintas negara.

Indonesia mengusulkan pembentukan norma dan standar internasional guna memenuhi SDG khususnya Tujuan 16.2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrem.

Standar tersebut, lanjut dia, akan fokus kepada tiga aspek, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hingga reintegrasi dengan menjunjung hak-hak anak.

Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan reformasi keadilan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Melalui RPJMN ini, Indonesia menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang mudah diakses dan terjangkau.

Dalam kongres yang dihadiri 82 pejabat tingkat menteri itu, Mahfud juga mengingatkan kembali kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perhatian pada kejahatan perikanan.

"Negara-negara PBB perlu menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk di Indonesia. Karena terdapat keterkaitan erat antara kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang dan perdagangan narkoba," tuturnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini