Jika Konflik Berkepanjangan, KLB Dinilai Solusi Sah Penyelamatan Demokrat

Arief Setyadi , Okezone · Jum'at 05 Maret 2021 11:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 05 337 2372798 jika-konflik-berkepanjangan-klb-dinilai-solusi-sah-penyelamatan-demokrat-VoIZm9FBJS.jpg Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada hari ini, Jumat (5/3/2021). Rencana tersebut dinilai sebagai solusi sah penyelamatan Partai Demokrat. 

“Adanya rencana KLB Partai Demokrat, jika konflik internal terus berkepanjangan, KLB adalah solusi sah penyelamatan bagi partai berlambang mercy yang tingkat popularitas makin menurun pascablunder yang dilakukan oleh AHY ( Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono),” kata Pakar Hukum Miartiko Gea dalam keterangannya.

Baca Juga: Digelar Siang Ini, Darmizal Klaim KLB Demokrat Akan Dihadiri 1.200 Orang

Peneliti Hukum Indonesian Public Institute (IPI) itu menuturkan, berdasarkan Pasal 100 Ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), membuka ruang bagi KLB. Namun, dengan syarat 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

Berkaca pada konflik kepartaian di Indonesia, kata Miartiko Gea, beberapa berakhir islah untuk keberlangsungan partai. Hal tersebut dapat dilihat dari pertikaian Partai Golkar, PPP dan Partai Berkarya.

"Ketika terjadi konflik yang melibatkan dua kelompok dalam tubuh partai, maka suara mayoritaslah yang tampil sebagai pemenang jika pilihannya tidak islah," tuturnya.

Baca Juga:  KLB Demokrat Tak Penuhi Persyaratan Menurut AD/ART Partai, Ini Sebabnya

Miartiko Gea menambahkan, mengenai peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat, pasti akan mendapat reaksi keras dari kubu AHY dengan mememecat. Namun, pemecatan yang cacat prosedur bisa digugat oleh para kader yang dipecat.

"Jika pemecatan tersebut digugat maka status kader yang dipecat menjadi status quo sampai berkekuatan hukum tetap. Pemecatan kader partai yang tidak melalui prosedur yang benar maka rawan digugat," katanya.

Melihat kasus Fahri Hamzah yang dipecat PKS dan menggugat ke pengadilan. Namun, kala itu Fahri masih tetap sebagai kader PKS merangkap sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil DPR RI periode 2014-2019 sampai akhir masa jabatannya.

"Artinya, jika terjadi pemecatan pada peserta KLB maka posisi kader tersebut masih status quo? Sebagai anggota dan atau pengurus Partai Demokrat selama gugatan atas pemecatan tersebut dilakukan," pungkasnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini