KLB Demokrat Tak Penuhi Persyaratan Menurut AD/ART Partai, Ini Sebabnya

Rakhmatulloh, Sindonews · Jum'at 05 Maret 2021 10:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 05 337 2372765 klb-demokrat-tak-penuhi-persyaratan-menurut-ad-art-partai-ini-sebabnya-lPwmJhRA47.jpg Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Okezone)

JAKARTA - Konflik internal Partai Demokrat (PD) semakin tinggi setelah isu Kongres Luar Biasa (KLB) terus beredar di masyarakat.

Bahkan, KLB dikabarkan akan dilaksanakan 5-7 Maret 2021 di Deliserdang, Sumatera Utara dan diduga bakal dihadiri Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dan sejumlah kader partai yang telah diberhentikan seperti Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal dan mantan kader PD lainnya.

Analis Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai, isu KLB ini memang cukup mengagetkan bagi pengurus PD mengingat sebelumnya orang-orang yang dituding sebagai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK-PD) menyangkal.

"Memang cukup mengherankan mencermati persistennya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun syarat-syarat KLB menurut AD/ART partainya itu tidak mungkin dipenuhi, karena terkait persetujuan ketua Majelis Tinggi Partai (yang saat ini dijabat SBY)," katanya saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Baca Juga: Digelar Siang Ini, Darmizal Klaim KLB Demokrat Akan Dihadiri 1.200 Orang

"Masyarakat jadi menduga-duga, persistensi kelompok GPK-PD itu tidak lepas dari siapa di balik arus kelompok itu. Yang pasti, tampak jelas cara mareka cukup sistematis dan diback up oleh elemen-elemen eksternal, termasuk pihak yang bisa menyadap komunikasi dan akun-akun pribadi pengurus PD," imbuhnya.

Lebih lanjut Umam mengatakan, jika sampai KLB PD itu berakhir sebagaimana dialami partai lain seperti Partai Berkarya, maka hal itu akan mengkonfirmasi bahwa pemerintah diduga melakukan pembiaran atas upaya pembusukan di internal PD. Kondisi ini juga mengonfirmasi dugaan adanya 'pelemahan' kekuatan oposisi karena PD salah satu dianggap partai oposisi.

"PDIP sebagai partai penguasa pernah merasakan bagaimana partainya dipersekusi di jaman Orba. Jika Presiden Jokowi dan pemerintah serius pada komitmen demokrasi, seharusnya ikut melindungi eksistensi Demokrat, untuk demokrasi yang sehat. Rakyat akan melihat seperti apa sebenarnya kualitas komitmen demokrasi pemerintahan ini", kata Umam.

Selain itu, Umam juga mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi keterlibatan Moeldoko dalam GPK-PD ini. "Jika memang terlibat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi posisi Moeldoko di pemerintahan saat ini," katanya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini