Kubu AHY Tuding Eks Kader Demokrat Bergerak atas Dorongan Politik Uang

Rakhmatulloh, Sindonews · Jum'at 05 Maret 2021 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 05 337 2372763 demokrat-kubu-ahy-tegaskan-1-200-peserta-klb-sumut-bukan-pemilik-suara-sah-GrR7aWxOkr.jpg Demokrat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB tersebut diklaim akan dihadiri 1.200 orang.

Menanggap hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, KLB tersebut bodong. Bahkan, penuturan para kader dan pemilik suara sah diancam karena menolak hadir.

Aksi GPK-PD merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020.

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics (politik uang), jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," ujarnya, Jumat (5/3/2021).

Baca Juga:  KLB Dibiarkan, Andi Arief: Jangan Salahkan Jika Mantan Presiden Demonstrasi di Istana

Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengatakan, dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong, seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung.

"Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Padahal, kata Herzaky, kenyataannya, yang hadir di KLB itu bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu.

Baca Juga:  Gelar KLB, Darmizal Yakin Moeldoko Bakal Jadi Ketum Demokrat

Selain itu, sambung dia, Panitia pelaksana Kongres pun yang diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat, sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu," tegasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini