Isu KLB Partai Demokrat, Hinca: Itu Melanggar Hukum, Polisi dan Istana Tak Boleh Membiarkan

Rakhmatulloh, Sindonews · Jum'at 05 Maret 2021 07:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 05 337 2372659 isu-klb-partai-demokrat-hinca-itu-melanggar-hukum-polisi-dan-istana-tak-boleh-membiarkan-Dr6L9jgD7R.jpg Kader Partai Demokrat pro AHY, Hinca Panjaitan.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, tanggal 5-7 Maret 2021 mendapat respons dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan. Dia meminta pihak Kepolisian membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengklaim pihaknya sudah mengecek langsung ke Kapolri, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (5/3/2021).

Baca Juga: Judulnya Acara Gamki Ternyata Isinya KLB, Kudeta Demokrat Kian Jadi Kenyataan

Selain itu, mantan Sekjen PD ini mengatakan alasan KLB ini harus dibubarkan sekaligus untuk menjabawab dalih bahwa masalah ini merupakan internal Partai Demokrat, sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, dia pastikan alasan ini tidak benar.

Baca Juga: Dicatut Fasilitasi KLB Demokrat di Sumut, Gamki Bentuk Tim Pencari Fakta

"Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Muldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," katanya.

Jadi Hinca menegaskan, tidak benar ini urusan internal partai semata, tapi sudah melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan. "Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ucapnya.

Di sisi lain, menurutnya, di masa Pandemi Covid-19 ini, saat semua elemen bangsa mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia, maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan, karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.

"Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini