Alasan Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Djoko Tjandra

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 04 Maret 2021 17:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 04 337 2372402 jaksa-tolak-permohonan-justice-collaborator-djoko-tjandra-MwjsMyroUn.jpg Terdakwa Djoko Tjandra (foto: Sindo)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Justice Collaborator merupakan pelaku atau saksi pelaku yang dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus.

Jaksa Retno Liestyanti mengungkap alasan pihaknya menolaknya JC yang diajukan Djoko Tjandra. Sebab, kata Retno, Djoko Tjandra adalah pelaku utama dalam kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan terkait pengurusan penghapusan status buronannya.

Baca juga:  Selain 4 Tahun Penjara, Djoko Tjandra Juga Dituntut Bayar Denda Rp100 Juta

Di mana, sambung Retno, hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

"Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra merupakan pelaku utama yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap," jelas Jaksa Retno saat membacakan surat tuntutan Djoko Tjandra di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2021).

Baca juga:  Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara Terkait Suap Pinangki dan 2 Jenderal Polisi

Sebelumnya, Jaksa meyakini Djoko Tjandra terbukti bersalah menyuap aparat penegak hukum untuk memuluskan kepentingannya, sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Djoko Tjandra diyakini telah menyuap pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Suap tersebut diberikan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500.000 dolar AS melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma, dan Andi Irfan Jaya sebagai uang muka rencana pengurusan hukum yang dihadapinya berupa fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Djoko Tjandra telah memberikan uang sebesar 100.000 dolar AS kepada mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar AS.

Pemberian uang itu dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Usaha penghapusan status DPO Joko Tjandra dalam sistem ECS Ditjen Imigrasi dilakukan agar ia bisa masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali (PK) pada Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Junaidi, tim JPU meminta agar majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis juga turut menolak permohonan JC yang diajukan oleh Djoko Tjandra.

"Kami selaku penuntut umum pada Kejaskaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan, menyatakan permohonan Joko Soegiarto Tjandra menjadi justice collaborator untuk tidak diterima," papar Junaidi.

Karena perbuatannya itu, terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa juga menuntut Djoko Tjandra untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini