Polemik Demokrat, KLB Dianggap Bukan Sesuatu yang Nista

Arief Setyadi , Okezone · Rabu 03 Maret 2021 02:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 03 337 2371235 polemik-demokrat-klb-dianggap-bukan-sesuatu-yang-nista-xJWGcMuGNn.jpg Partai Demokrat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polemik Partai Demokrat terus bergulir. Dorongan Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang bintang mercy itu terus bermunculan di daerah.

Salah satunya dilontarkan mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur, Rahmadi Kasim. Ia mendukung KLB, namun tetap mengimbau seluruh kader Demokrat untuk menyikapi persoalan partai dengan kepala dingin dan legowo.

"Kondisi dalam tubuh internal Demokrat, KLB itu bukan sesuatu yang artinya nista sesuatu yang tidak bisa, tapi KLB itu untuk memperbaiki Demokrat ke depan agar jadi salah satu tiga besar atau insya Allah pemenang dalam Pemilu 2024," ujar Rahmadi dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Jhoni Allen Sebut Kudeta Pertama Demokrat Era SBY, Herzaky: Justru SBY Lindungi Hak Anas

Dirinya mendukung KLB karena prihatin melihat persoalan yang ada di Demokrat. Bukan sekadar masalah dinasti politik, namun juga prinsip partai.

"Di mana dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memimpin sebagai Ketua Umum dilanjutkan oleh anaknya Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) itu tatanan berorganisasinya menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," tuturnya.

AHY

Rahmadi mengaku pernah menuntut SBY secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu, SBY masih menjadi ketua umum. Ia menggugat karena SBY diduga telah mengubah secara sepihak hasil keputusan Kongres IV Demokrat. Upaya mengubah AD/ART menurutnya, mengindikasikan SBY ingin menjadikan Demokrat sebagai partai keluarga.

"Ketika saya tuntut dan seterusnya berproses di pengadilan, akhirnya itu dibetulkan dalam Rakernas diperluas di Mataram, berarti apa yang saya tuntutkan benar," katanya.

Baca Juga: SBY Tak Berkeringat Dirikan Partai, Demokrat: Nyanyian Sumbang Orang Dipecat!

Kemudian, saat Kongres 2020 muncul tiba-tiba AD/ART. Di dalamnya hanya membahas suksesi ketua umum, dan tidak ada pembahasan-pembahasan Komisi yang menyangkut organisasi dan kaderisasi. Selanjutnya, muncul juga AD/ART yang dibuat di luar kongres.

"Ini barangkali kita mau meluruskan ke depan reaksi yang muncul di daerah seperti di Kalimantan tentunya, mereka meminta supaya kalau memang tidak bisa dimusyawarahkan, di KLB kan. Berarti KLB ini penuh dengan dukungan arus-arus bawah," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini