Insentif Nakes Disunat, DPR Minta KPK Bergerak Telusuri Oknum RS yang "Bermain"

Kiswondari, Sindonews · Rabu 03 Maret 2021 02:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 03 337 2371223 insentif-nakes-disunat-dpr-minta-kpk-bergerak-telusuri-oknum-rs-yang-bermain-wwpcSXMl5a.jpg Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (Foto: DPR.go.id)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi adanya pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang dilakukan pihak manajemen rumah sakit (RS). Adapun besaran dana yang dipotong tersebut mencapai 50-70% dari dana insentif yang diberikan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, KPK harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menelusuri kebenaran informasinya. "Sangat disesalkan ada oknum manajemen rumah sakit yang mengambil kesempatan di situasi pandemi seperti ini untuk mengambil hak insentif para nakes. KPK harus bekerja sama dengan Kemenkes untuk menelusuri adanya temuan pemotongan sepihak tersebut," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Berdasarkan Imajinasi, Tak Didukung Bukti

Menurut Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR ini, pemotongan insentif tersebut tentunya dapat berpengaruh negatif pada kinerja para tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian utama.

"Pemotongan hingga 70 persen ini merupakan perilaku yang semena-mena. itu dapat mempengaruhi semangat para tenaga kesehatan kita. Mereka ini adalah garda terdepan yang seharusnya diperhatikan dan dilindungi hak-haknya, bukan malah dipotong secara sepihak," sesalnya.

Baca Juga:  Wagub DKI Sebut Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Jakarta Baru 63,5%

Oleh karena itu, Sahroni mendesak KPK untuk segera menertibkan RS yang terbukti melakukan penyelewengan dana insentif nakes. KPK harus mengusut tuntas dan menindak tegas oknum RS yang nakal tersebut.

"Pemotongan insentif dari pihak rumah sakit jelas perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Karenanya, Saya harap KPK dapat segera menindak rumah sakit yang terbukti melakukan penyelewengan dana para nakes tersebut, serta mengembalikan dana insentif yang sudah sempat dipotong oleh pihak rumah sakit," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini