Perpres Investasi Miras Dicabut, PBNU Minta Pemerintah Tak Sembarangan Buat Aturan

Komaruddin Bagja, Sindonews · Selasa 02 Maret 2021 18:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 337 2371066 perpres-investasi-miras-dicabut-pbnu-minta-pemerintah-tak-sembarangan-buat-aturan-sGF0igHSPj.jpg Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah tidak lagi sembarangan dalam membuat aturan.

Menurut dia, aturan terkait investasi industri minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan hal yang sensitif lantaran menyinggung persoalan agama.

Baca juga: 5 Fakta Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

"Saya harapkan lain kali tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan, yang seperti tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan langsung," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Investasi Miras Dicabut, Izin Usaha yang Ada Tidak Dibatalkan

Said Aqil menyakini bahwa usulan investasi miras bukan usulan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Saya yakin bukan dari beliau sendiri nih. Saya yakin,"lanjut dia.

PBNU juga mengomentari terkait dicabutnya aturan investasi miras dalam Perpres 10/21. Pertama, kata kiai Said, pihaknya mengapresiasi pemerintah atas respons yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak.

"Jadi namanya akhlak itu, kalau bisa membangun kemaslahatan bersama. Kalau sebagian orang mendapat kemaslahatan tapi yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak," tambahnya.

Kedua, lanjut dia, PBNU mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan, dan ketuhanan seperti pada sila pertama Pancasila.

"Meminta kepada seluruh umat Islam, khususnya warga NU agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional," tukas dia.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini