3 Alasan KAMI Tolak Perpres Legalisasi Miras

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 02 Maret 2021 11:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 337 2370707 3-alasan-kami-tolak-perpres-legalisasi-miras-lzsWSU2Lsl.jpg Presidium KAMI Din Syamsuddin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta pemerintah membatalkan Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 10/2021 yang mengizinkan investasi minuman keras di Bali, NTT, Maluku dan Papua.

Presidium KAMI, Din Syamsuddin menyampaikan tiga alasan KAMI menolak Perpres tersebut. Pertama, pihaknya menilai Perpres tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

"Kesejahteraan batin dapat diartikan sebagai rasa aman dan nyaman rakyat Indonesia dari ancaman kecanduan dan kematian akibat minuman keras," ucap Din melalui keterangan tertulisnya kepada MNC Portal, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: KAMI : Legalisasi Miras Dapat Timbulkan Kekacauan Sosial

Kedua, menurut KAMI, Perpres tersebut menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Menurut WHO minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung racun dan zat-zat psikoaktif yang menimbulkan ketergantungan.

Baca juga: Perpres Legalisasi Miras, Gatot Nurmantyo Cs: Pemerintah Ingin Masyarakat Jadi Pemabuk

Selain itu, konsumsi alkohol menjadi penyebab atas lebih dari 200 kondisi penyakit dan cedera. Miras menyebabkan 13,5% dari total kematian dan cidera pada kelompok usia produktif 20-39 tahun.

"Secara umum, konsumsi alkohol berkontribusi atas 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia (WHO 2021). Lepas dari itu konsumsi alkohol juga menyumbang pada kenaikan kejahatan seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya (Humas Mabes Polri, 14/11/20)," jelas Din.

Ketiga, kemudharatan miras telah mendorong hampir semua pemerintahan di dunia untuk mengurangi konsumsi alkohol. Analisis paling cermat atas konsumsi alkohol di seluruh dunia dengan menggunakan data studi Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors (GBD) yang dilakukan pada tahun 2016 dan mencakup 195 negara dan wilayah, menyimpulkan bahwa alkohol berbahaya bahkan bila dikonsumsi hanya setetes.

Maka zero alcohol consumption menjadi gerakan sebagaimana dunia melawan kebiasaan-kebiasaan buruk rokok dan kegemukan.

"Perpres No.10/2021 bergerak melawan global wisdom. Dengan Perpres tersebut, industri miras merebak. Produk-produk minuman keras akan membanjiri pasar. Harganya akan menjadi semakin terjangkau bahkan bagi penduduk pedesaan. Akibatnya bukan saja kesehatan masyarakat akan semakin memburuk, tetapi ketimpangan ekonomi akan semakin meruyak," tegas Din.

Kondisi yang digambarkan di atas khususnya merisaukan pada provinsi yang secara khusus menjadi target, yaitu Bali, NTT, Maluku dan Papua. Kecuali Bali, ketiga provinsi lain memiliki angka harapan hidup yang termasuk terendah di Indonesia, rata-rata 65 dibanding 70 angka rata-rata nasional.

"Demikian KAMI sampaikan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut selayaknya," jelas Din.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan turunan Undang-undang Cipta Kerja. Dalam beleid itu terdapat sejumlah persyaratan di antaranya penanaman modal terkait miras baru dapat dilakukan di beberapa provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Persyaratan berikutnya, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini