Analisa Drone Empirit: Warganet Merespons Negatif Perpres Investasi Miras

Riezky Maulana, iNews · Selasa 02 Maret 2021 07:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 337 2370594 analisa-drone-empirit-warganet-merespons-negatif-perpres-investasi-miras-qztGxqiH9o.jpg Ilustrasi.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Pengamat media sosial Ismail Fahmi menganalisa respons netizen terkait dengan topik Investasi Miras. Topik ini muncul seiring Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.

Berdasarkan pengolahan data dari Drone Empirit, kata Fahmi, percakapan terkait dengan investasi miras mulai ramai diperbincangkan sejak 24 Februari 2021. Menurutnya, pada Senin (1/3/2021) cuitan bertemakan Investasi Miras tertinggi karena mencapai 29,115 cuitan.

"Tren dan Volume: Tinggi dan Naik. Sejak 24 Februari 2021, tren percakapan di media sosial terus naik, meskipun saat akhir pekan. Di hari Senin, tren lebih tinggi dari sebelumnya. Total setidaknya ada 93k mention di Twitter, dan 3,4k di berita online," tulis Fami dalam akun Twitter pribadinya, dikutip Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Polemik Perpres Investasi Miras Dinilai Konsekuensi UU Cipta Kerja

Salah satu penyebab topik Investasi Miras mulai ramai diperbincangkan warganet pada 24 Februari menyusul salah satu media online menerbitkan beritanya. Satu hari berselang, Muhammadiyah langsung memberikan respons negatif.

"Selanjutnya 26 Feb 2021, Wantim @MUIPusat juga merespons negatif, bahwa investasi ini melukai umat Islam dan tamparan keras bagi ulama. Warga Papua juga dikabarkan menolak investasi miras ini. Padahal termasuk dalam perpres, yang dianggap sesuai dengan budaya dan kearifan lokal," tulis Fahmi lagi.

Baca Juga: Muhammadiyah: Investasi Miras Perlu Pertimbangkan Aspek Kesehatan dan Moral

Tanggal 28 Febuari, sambungnya, pro-kontra antara @Dennysiregar7 dengan akun dari Papua seperti @jayapuraupdate memanas. Keduanya terlibat adu argumentasi terkait stigma atau pendapat bahwa di Papua dan tiga provinsi lain miras adalah budaya. Ternyata, pendapat tersebut ditolak oleh beberapa akun yang mengatasnamakan warga Papua.

Beralih ke Senin 1 Maret, Ismail menjelaskan, percakapan masih terus naik. Akun @hnurwahid baru menyadari bahwa ternyata investasi ini bukan hanya terbatas di empat provinsi saja. Akan tetapi bisa di provinsi manapun asal diusulkan oleh gubernur, dan bisa ditetapkan oleh BKPM.

Menurutnya, SNA Investasi Miras hingga 1 Maret 2021, peta percakapan di twitter masih didominasi satu klaster besar yang kontra terhadap investasi miras. Tampak bergabung akun-akun dari @muhammadiyah, @nahdlatululama, @PKSejahtera, @cholilnafis (MUI), @jayapuraupdate, dan beberapa akun oposisi.

"Sedangkan akun-akun yang menunjukkan dukungan terhadap investasi miras ini sangat sedikit, membentuk klaster yang sangat kecil. Tampak beberapa akun influencer seperti Dennysiregar7, FerdinandHaean3, pengarang_sajak," ujarnya.

Masih berdasarkan analisa Drone Empirit yang disampaikan Fahmi, akun twitter @Hilmi28 menjadi influencers yang paling giat menyuarakan penolakan atas kebijakan ini. Sedangkan akun dari eks Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ada di posisi ketiga.

"Akun top influencer yang menolak kebijakan investasi miras banyak dari kalangan oposisi, partai, dan tokoh agama. Yang mendukung sangat jarang," tuturnya.

Di akhir analisanya, Fahmi menarik kesimpulan bahwasanya Perpres tersebut mendapatkan respons negatif dan penolakan yang besar dari masyarakat, terutama warganet. Menurutnya, penolakan paling besar datang dari ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, partai politik oposisi, dan warga setempat yang lokasinya disebutkan dalam rencana Perpres tersebut.

Dia menjelaskan, sampai dengan 1 Maret 2021, klaster yang mendukung investasi ini masih sangat kecil, hanya beberapa influencer saja dan pendukung. Belum tampak adanya kampanye khusus untuk mendukung kebijakan ini.

Menurutnya, penyebutan "budaya" dan "kearifan setempat" dalam Perpres telah menimbulkan stigma seolah miras adalah budaya setempat. Menurunltnya, stigma ini lah ditolak oleh beberapa akun dari provinsi yang dimaksud dalam Perpres, khususnya dari Papua.

"Alasan penolakan sebagian besar adalah dampak negatif dari miras ini lebih besar dari pada manfaat yang didapatkan. Tagar penolakan yang paling sering digunakan adalah #TolakInvestasiMiras #TolakLegalisasiMiras dan #PapuaTolakInvestasiMiras," kata Fahmi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini