Di Sidang Kasus Djoko Tjandra, Prasetijo Utomo Minta Dibebaskan

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 01 Maret 2021 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 01 337 2370160 di-sidang-kasus-djoko-tjandra-prasetijo-utomo-minta-dibebaskan-ows52kY90n.jpg Sidang Brigjen Prasetijo Utomo (foto: Sindo/Ari Sandita)

JAKARTA - Mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo meminta Majelis Hakim untuk membebaskannya dari perkara yang didakwakan.

Diketahui, Prasetijo merupakan terdakwa dalam kasus suap penghapusan red notice untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum," ujar kuasa hukum Prasetijo, Rolas Sitinjak, saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021).

Baca juga:  Terima USD 20 Ribu, Brigjen Prasetijo: Wih Ji Uang Lo Banyak Banget!

Rolas juga meminta Majelis Hakim untuk menerima nota pembelaan serta duplik yang diajukan kliennya. Serta meminta Majelis Hakim untuk merehabilitasi nama baik harkat martabat terdakwa dan membebankan perkara biaya a quo kepada negara.

"Menerima permohonan terdakwa sebagai justice collaborator," tambahnya.

 Baca juga: Kubu Irjen Napoleon Klaim Barbuk 20.000 Dolar AS Milik Istri Brigjen Prasetijo

Rolas menegaskan, bahwa Prasetijo tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Sebab, kata Rolas, tugas pokok dan fungsi terdakwa Prasetijo Utomo sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepengurusan interpol red notice yang ada dibawah kewenangan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

Bahkan dirinya juga membantah semua dalil replik dan dakwaan jaksa penuntut umum.

"Terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo tidak pernah terlibat sama sekali serta tidak memiliki peran aktif atas terbitnya surat-surat yang dikeluarkan oleh Divhubinter Polri terkait status interpol red notice Joko Soegiarto Tjandra," jelasnya.

Majelis Hakim pun bakal mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan memutuskan pada sidang sidang berikutnya pada Rabu 10 Maret 2021 mendatang.

Diketahui, Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Prasetijo dinilai terbukti menerima US$150 ribu dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Djoko Tjandra.

Suap diberikan agar nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Caranya, memerintahkan penerbitan sejumlah surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini