Perpres Longgarkan Investasi Asing Produk Alkohol, Waketum Persis: Minuman Keras Induk Segala Kejahatan

Tim Okezone, Okezone · Minggu 28 Februari 2021 15:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 28 337 2369745 perpres-longgarkan-investasi-asing-produk-alkohol-waketum-persis-minuman-keras-induk-segala-kejahatan-iK3gFsTSm7.jpg Ilustrasi (Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Dr KH Jeje Zaenudin sangat menyayangkan sebagian isi Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, di mana didalamnya memberi kelonggaran ivestasi asing pada produksi minuman keras/beralkohol hingga kepada tingkat pengecernya.

Bagi pihak yang ingin melegalkan miras, jelas Ustaz Jeje, tentu jadi tambahan alasan untuk menolak pasal-pasal yang mengekang investasi dan peredaran miras secara terbuka dengan argumen agar selaras dengan Perpres itu.

"Sebagai bangsa dan masyarakat religius, kita harus berpedoman kepada norma dasar agama yang menyatakan bahwa al khamru, ummul khabaaits, minuman keras adalah induk segala kejahatan," kata Ustaz Jeje dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Baca Juga: Jokowi Izinkan Investasi Miras di Bali hingga Papua

"Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini seperti mengabaikan tanggung jawab moralnya atas masa depan akhlak bangsa," imbuhnya.

Harusnya, lanjut dia, segala peluang yang bisa menimbulkan dampak kerusakan akhlak dicegah melalui peraturan. Bukan sebaliknya malah diberi legalitas hanya karena mengharap keuntungan materil dengan masuknya investasi asing.

Baca Juga: Legalkan Investasi Miras, MUI: Hukumnya Haram!

"Menurut hemat saya, bagaimanapun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh mengabaikan norma agama dan budaya bangsa yang religius," ujarnya.

"Dampak kerusakan moral anak bangsa akan jauh lebih besar harganya dibanding harapan keuntungan materi," katanya menambahkan.

Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya ini menjelaskan, Perpres itu juga tidak mempertimbangkan RUU tentang larangan miras yang sedang dibahas di DPR. Sekiranya bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang sedang diserap dalam pembahasan di DPR, tentu menjadi ta

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini