Bersaksi di Sidang Nurhadi, Ahli Hukum: Sekretaris MA Hanya Bertugas Urus Proses Administrasi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 25 Februari 2021 22:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 25 337 2368486 bersaksi-di-sidang-nurhadi-ahli-hukum-sekretaris-ma-hanya-bertugas-urus-proses-administrasi-PbIH5UOnH3.jpg Persidangan Nurhadi dan menentunya Rezky Herbiyono (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Ahli Hukum Administrasi Negara, Ridwan menyatakan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) hanya bertugas mengurus proses administrasi. Dia menyebut, tugas sekretaris hanya berkaitan yang bersifatnya administrasi, dan tidak berkaitan dengan perkara.

Demikian diungkapkan Ridwan saat bersaksi sebagai saksi ahli di sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA untuk terdakwa mantan Sekretaris MA, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. 

"Secara umum yang saya sebut sebagai proses administrasi. Jadi dukungan yang sifatnya administrasi, menyangkut masalah kepegawaian, tugas-tugas sehari-hari, masalah-masalah yang berkaitan dengan finansial. Jadi bukan dalam proses peradilan," kata Ridwan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Terungkap, Menantu Nurhadi Pernah Dipolisikan Gegara Ngutang Miliaran Rupiah

Ridwan menyebut, Sekretaris MA tidak bertugas mengenai perkara yang menyangkut peradilan. Menurutnya, Sekretaris MA tidak boleh mengintervensi perkara yang berkaitan diadili.

"Secara umum aturan main dalam peraturan perundang-undangan sangat tegas, bahwa sekretaris MA hanya menjalankan wewenang di bidang administrasi saja. Tidak dalam proses peradilan," cetus Ridwan.

Sementara itu, Muhammad Rudjito yang merupakan tim kuasa hukum Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono mengklaim, tugas kliennya tidak berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. Dia membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuding kliennya bisa mengintervensi putusan perkara di MA.

"Dikatakan di dalam dakwaan bahwa Pak Nurhadi itu melakukan pengurusan perkara. Berdasarkan Perpres Nomor 13/2005 maupun surut keputusan MA 125, tupoksi atau tugas dan wewenang dari seorang Sekretaris MA itu sudah jelas, dalam jabatannya apa saja, sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut," ujar Rudjito.

Baca Juga: MA Klaim Tingkat Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan Tinggi

Dia membantah, kliennya menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. "Sehingga kalau dikatakan bahwa pengurusan perkara itu bukan dalam jabatannya pak nurhadi, sehingga seharusnya, dalam perkara ini tidak terbukti bahwa Pak Nurhadi melakukan pengurusan perkara yang notabennya itu bukan merupakan jabatan dia," tegasnya.

Sekadar informasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima suap sebesar Rp45.726.955.000. Uang suap Rp45,7 miliar itu diduga berasal dari Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Uang yang diberikan Hiendra tersebut untuk mengupayakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

Tak hanya itu, Nurhadi dan Rezky juga didakwa menerima gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini