PNS BPPT Bantah Kecipratan Uang Panas Proyek e-KTP

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 25 Februari 2021 21:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 25 337 2368441 pns-bppt-bantah-kecipratan-uang-panas-proyek-e-ktp-pz3VOonBdp.jpg Army Mulyanto, Pengacara PNS BPPT Husni Fahmi (Foto : Okezomeh.com/Arie DS)

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT) Husni Fahmi menepis telah menerima uang panas proyek pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP). Husni mengklaim tak tahu menahu mengenai anggaran maupun aliran dana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Demikian diungkapkan Kuasa Hukum Husni Fahmi, Army Mulyanto saat mendampingi kliennya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021).

"Sebenarnya kalau bicara fakta pada intinya beliau (Husni) sebagai Ketua Tim Teknis sama sekali tidak tahu anggaran itu berapa, berapa yang kemudian digunakan untuk proyek ini berapa dan bancakan-bancakan lainnya sama sekali beliau tidak tahu," kata Army.

Army menjelaskan, tanggung jawab kliennya sebagai Ketua Tim Teknis, sebenarnya hanya sebatas mengawal pekerjaan proyek e-KTP. Atas dasar itulah, Army mengaku heran Husni Fahmi ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

"Sama sekali tidak ada aliran dana, atau beliau ini menikmati dari hasil e-KTP itu sendiri di luar dari semestinya. Jadi pure tidak ada sama sekali itu. Sehingga yang bersangkutan menjadi tersangka juga agak membingungkan buat kami," katanya.

Dalam kesempatan ini, Husni menegaskan bahwa tidak pernah menerima aliran dana atau janji dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) maupun pihak lainnya terkait proyek e-KTP. Husni menjelaskan, keterlibatannya dalam proyek e-KTP dan menjadi Ketua Tim Teknis merupakan penugasan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Saat itu, kata Husni, terdapat permintaan kerja sama dari Kemdagri kepada BPPT untuk mendapat dukungan teknologi. "Jadi dibuatlah MoU antara Kemdagri dan BPPT. Kemudian saya bertugas di BPPT, jadi SK penugasan dan seterusnya dari pimpinan BPPT. Saya mendapatkan tugas untuk mendampingi atas tugas MoU tersebut kepada Kemdagri," katanya.

Baca Juga : Projo: Pak SBY, Jangan Bangunkan Macan Tidur!

Dalam proses penyusunan spesifikasi e-KTP, Husni mengatakan, BPPT melakukan berbagai kajian melalui literatur maupun berdiskusi dengan pelaku industri yang terkait. Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang proyek, seperti Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya yang konsorsiumnya memenangkan lelang.

"PNRI itu melalui Pak Isnu Edhi Wijaya datang ke BPPT. Dan itu kamu membuka diri kepada seluruh industri baik dalam dan luar negeri untuk berkonsultasi. Dan kami pun perlu peran serta dari industri dalam dan luar untuk merancang teknologi e-KTP ini. Kami terbuka saja kepada siapapun dan itu hal bisa saja dalam kajian teknologi. Mereka berkunjung ke BPPT dan mengundang kami dan kemudian anggota tim kami yang hadir," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus korupsi e-KTP. Empat tersangka baru tersebut yakni, mantan anggota DPR RI, Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; PNS BPPT, Husni Fahmi; dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan 10 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. 10 tersangka tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari. Delapan orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok korupsi e-KTP.

Sedangkan dua orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini yaitu, Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Keduanya dijerat pasal merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan e-KTP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini