Tim Kajian UU ITE Akan Buat Hotline Pengaduan Masyarakat yang Pernah Jadi Korban

Riezky Maulana, iNews · Kamis 25 Februari 2021 07:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 25 337 2367923 tim-kajian-uu-ite-akan-buat-hotline-pengaduan-masyarakat-yang-pernah-jadi-korban-ZpA0JVxrNa.jpg Ilustrasi (Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Ketua Tim Kajian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Sugeng Purnomo menyebut, pihaknya akan membuka hotline bagi masyarakat untuk mengadukan masalah yang pernah dialami terkait UU tersebut.

Menurutnya, hal itu sebagai upaya pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak diundang dalam diskusi yang hendak digelar pihaknya dengan beberapa klaster narasumber.

"Ada berbagai kluster narsum untuk beri saran masukan dan pandangan kepada tim. Di samping itu banyak kalangan masyarakat yang tidak berkesempatan untuk kami undang, maka nanti akan kami sampaikan dengan kami umumkan hotline yang bisa dihubungi," kata Sugeng dalam keterangan video yang diterima, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Tak Perlu Perppu untuk Revisi UU ITE

Sugeng memaparkan, hotline tersebut tersedia di dua platform, yakni aplikasi pesan singkat WhatssApp dan e-mail. Nomor tujuan dan alamat e-mail, kata Sugeng, akan segera diumumkan.

"Baik itu sarana WA maupun dengan sarana e-mail yang mungkin akan kami umumkan. Ini untuk membantu kami, masyarakat bisa menyampaikan apa yang dirasakan terhadal pelaksanaan UU ITE ini," ujarnya.

Baca Juga: Kabareskrim Pastikan Hukum Jajarannya yang Langgar Pedoman Penanganan Perkara UU ITE

Dia menegaskan, bahwasanya tim bentukan Menko Polhukam Mahfud MD ini terdiri dari dua sub tim yang memiliki tugas pengkajian berbeda. Dia menjelaskan, sub tim pertama bertugas mengkaji implementasi dari UU ITE yang nantinya akan diseragamkan dengan satu pedoman.

Kemudian, untuk sub tim kedua bertugas mengkaji ada tidaknya pasal yang multitafsir atau karet dalam UU tersebut. Sehingga nantinya akan diputuskan hasil rekomendasi, perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap UU ITE tersebut

"Jadi kita tidak bicara tidak ada revisi atau akan revisi, tapi kita akan berangkat dari pengkajian dan baru setelah itu kami akan merekomendasikan perlu tidaknya dilakukan revisi, untuk mempertegas tidak adanya multitafsir terhadap implementasi UU ITE ini ya," tuturnya.

Sekadar informasi, Tim Kajian UU ITE ini terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021. Surat keputusan ini mulai ditetapkan pada hari Senin (22/2/2021) lalu.

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini