Moeldoko: Tak Ada Istilah Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Rabu 24 Februari 2021 23:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 337 2367836 moeldoko-tak-ada-istilah-hukum-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas-fT7SikbAUV.JPG Kepala KSP, Moeldoko (Istimewa)

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang sekaligus menjadi Dewan Pembina relawan Pro-Jokowi (Projo) menegaskan bahwa tak ada istilah tebang pilih dalam hukum.

"Tidak ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujarnya dalam peresmian renovasi Kantor DPP PROJO di kawasan Perdatam, Jakarta Selatan, Rabu sore (24/02/2021).

Menurut Moeldoko, Indonesia yang demokratis. Demokrasi sebagai alat bukan tujuan. Aspek HAM dan lingkungan mendapat fokus dalam pembangunan Presiden Jokowi.

Moeldoko juga menekankan bahwa Indonesia menghadapi revolusi Industri 4.0. Presiden Jokowi sangat mengupayakan Indonesia survive.

Untuk Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 600 triliun. "Kata Presiden bisa untuk membangun dua ibu kota negara," jelasnya.

Baca Juga: Ini Cara Moeldoko Nikmati Akhir Pekan di Pelosok Jonggol Bogor

Moeldoko mengatakan dalam penanganan Covid-19, Projo mesti mensosialisasikan vaksinasi nasional. Jika ada masyarakat yang belum menerima vaksin segera akan ditangani.

"Saya ingin teman-teman menyuarakan ini. Perjuangan tidak pernah sia-sia," kata Moeldoko.

Sementara itu, Ketum PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan sekarang momentum untuk bergerak kembali setelah setahun lebih pandemi Covid-19.

Budi Arie menjelaskan PROJO lahir dari gerak dinamis rakyat. Dalam Kongres PROJO 2019, temanya bergerak untuk maju.

"Maka pada 2024 nanti, Projo akan tetap setia di garis rakyat," kata Ketum PROJO Budi Arie Setiadi

====

Siber Polri Kirim Peringatan Virtual Pada Penyebar Hoaks, Ini Komentar DPR

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Tim Siber Bareskrim Polri yang mulai hari ini sudah mengirimkan peringatan Virtual Police (VP) ke 12 akun media sosial yang kedapatan membagikan konten hoaks dan berpotensi pidana.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pendekatan baru yang segar dan menunjukkan Polri yang humanis.

"Ini adalah pendekatan baru yang segar dan positif, di mana polisi lebih mengutamakan pendekatan yang humanis dalam menindak dugaan hoaks daripada langsung melakukan penindakan," kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Politikus Partai Nasdem ini melihat, kebijakan yang diambil oleh Tim Siber Bareskrim Polri ini merupakan kerja yang tidak mudah, karena harus melakukan koordinasi dengan ahli dari berbagai latar belakang.

"Ini bukti nyata dari komitmen Polri untuk memberantas hoaks. Langkah dari Direktorat Siber Polri ini sangat jenius, dan saya sangat apresiasi karena untuk melakukan kordinasi bersama ini butuh effort yang besar," ujarnya.

Lebih dari itu, menurut Sahroni VP yang dikirimkan oleh Tim Siber Bareskrim Polri ini merupakan bentuk upaya Bareskrim dalam menjalankan misi Polri menjadi institusi pengayom yang lebih humanis sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Adanya peringatan virtual polisi kepada akun medsos artinya mereka tidak perlu harus langsung dpidanakan, cukup diberi peringatan terlebih dahulu. Dengan begitu menurut saya Polri sudah menjalankan arahan Kapolrinya, yaitu menjadi Polri yang lebih humanis," pungkasnya.

(kha)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini