Gebrakan Kapolri Jenderal Listyo soal Pendekatan Keadilan Restoratif Diapresiasi

Tim Okezone, Okezone · Rabu 24 Februari 2021 22:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 337 2367833 aplikasi-restorative-justice-uu-ite-iXBPjCSqhc.jpg foto: ist

BANDUNG - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang semula dianggap menjadi instrumen ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang digital telah mencapai titik terang. Ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang penerapan UU ITE pada 19 Februari 2021, dan dilanjutkan 22 Februari 2021 dengan Surat Telegram Nomor: ST/339/II/RES.1.1.1./2021 berisi pedoman penanganan kasus UU ITE, khususnya ujaran kebencian.

(Baca juga: Moeldoko Akan Gulingkan AHY, SBY: Saya Turun Gunung!)

Isi telegram tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminta tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan tidak dilaksanakan penahanan dan dapat diselesaikan dengan cara atau mekanisme restorative justice.

Pakar Cyberlaw dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Danrivanto Budhijanto memandang bahwa langkah cepat dan cermat dari Kapolri mendobrak kebuntuan multi tafsir dari penerapan pasal-pasal karet di UU ITE.

(Baca juga: Viral Hiu Berwajah Mirip Manusia, Ini Penjelasan Pakar Perikanan IPB)

“Kapolri memahami benar bahwa penegakan hukum UU ITE khususnya delik penghinaan dan ujaran kebenciaan serta hoaks memiliki karakter yang sui generis (berdiri sendiri dan khusus) sehingga perlu diterapkan restorative justice”. SE Kapolri nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif memberikan ruang implementasi restorative justice (keadilan restoratif) bagi para pencari keadilan termasuk jaminan tata kelola penegakan hukumnya,” Danrivanto, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, prinsip utama restorative justice melihat kejahatan sebagai konflik antara individu dan bukan semata antara pelaku dan negara, sehingga muncul keyakinan bahwa tata kelola keamanan, kejahatan, dan ketidaktertiban harus dibagi tanggung jawabnya dengan sesama anggota masyarakat.

“Keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan kemanusiaan yang mengedepankan cita pengampunan, pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi dibanding sekedar menjatuhkan hukuman,” ucapnya.

Menurutnya, pasal-pasal karet UU ITE telah merefleksikan hubungan yang saling bersilangan antara teknologi digital dan hukum. UU ITE memberikan kemampuan bagi hukum untuk menangani permasalahan dalam pemanfaatan teknologi digital, namun pada saat yang sama terkurangi rasa keadilan masyarakat.

“Penerapan keadilan restoratif untuk pasal-pasal karet UU ITE menjadi obat penawar kriminalisasi konten pada media sosial digital termasuk wabah hoaks yang masif di masyarakat. Kapolri dengan cerdas mengartikulasikan UU ITE dalam kontekstual keadilan restoratif, sehingga UU ITE mendorong tanggung jawab bersama masyarakat dengan jajaran penegakan hukum, tutup Danrivanto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini