Istana Sebut Kerumunan di NTT Spontanitas, Munarman: Saya Ketawa Aja

Riezky Maulana, iNews · Rabu 24 Februari 2021 15:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 337 2367583 istana-sebut-kerumunan-di-ntt-spontanitas-munarman-saya-ketawa-aja-QX53IMcerW.jpg Sekretaris Umum FPI, Munarman (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari kemarin, Selasa (23/2/2021) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun beredar video yang menunjukkan iring-iringan kunjungan Jokowi saat di Maumere memicu kerumunan warga.

Nampak presiden melambaikan tangan dari mobil yang ditumpanginya. Di saat yang sama banyak masyarakat yang mencoba mendekati ke mobil dengan berkerumun.

Pihak istana pun telah membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan penjelasan istana, bahwasanya kerumunan itu adalah spontanitas dari warga setempat menyambut kedatangan sang Presiden.

Menanggapi itu, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengaku tertawa melihat penjelasan tersebut.

Baca Juga: Beredar Video Jokowi Disambut Kerumunan di NTT, Istana: Itu Spontanitas Masyarakat

"Saya ketawa saja," kata Munarman ketika dikonfirmasi, Rabu (24/2/2021).

Dia pun mempersilahkan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan sama seperti dengan apa yang dilakukan terhadap imam besar FPI Habib Rizieq Shihab. Menurutnya, masyarakat Indonesia menunggu keadilan tersebut.

"Silahkan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS, monggo. Rakyat menunggu keadilan tersebut," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Habib Rizieq Aziz Yanuar menuturkan, apa perlu kliennya menjadi Presiden terlebih dulu agar tidak dipidana terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, HRS nampaknya perlu dipertimbangkan menjabat sebagai menteri.

"Apa perlu saya selaku penasehat hukum memberi nasehat ke HRS, biar pelanggaran prokes tdk berujung pidana, mungkin HRS perlu jadi presiden. Biar Habib tidak dikejar-kejar untuk buka rekam medis, sampai dituduh penyebar hoaks yang berbuat onar, mungkin HRS perlu pertimbangan mendaftar jadi menteri," tutur Aziz.

Senada dengan Munarman, Aziz pun menuntut agar penegakkan hukum dilakukan secar adil. Menurutnya, harus ada pembuktian jelas ihwal tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidak dikiriminalisasi.

"Buktikan jika memang penegakan hukum tidak diskriminatif dan buktikan jika memang tidak ada kriminalisasi terhadap HRS," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini