HNW: Pengurangan Presidential Treshold Cegah Terulangnya Pembelahan di Masyarakat

Tim Okezone, Okezone · Rabu 24 Februari 2021 05:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 337 2367233 hnw-pengurangan-presidensial-treshold-cegah-terulangnya-pembelahan-di-masyarakat-P5q7lB9lXD.jpg Hidayat Nur Wahid (HNW).(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, pengurangan presidential treshold di pemilihan presiden (pilpres) dapat mencegah hal negatif dalam bangsa dan negara.

Menurut HNW, presidensial treshold selain mengkoreksi politik identitas via pilpres, juga untuk hindarkan terulangnya pembelahan di kalangan anak bangsa sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Baca Juga: Cegah Politik Identitas, PKS Mendorong Presidential Threshold Diturunkan

"Selain mengkoreksi politik identitas via pilpres, pengurangan presidensial treshold juga untuk hindarkan terulangnya pembelahan di kalangan Bangsa sbgmn terjadi pd pilpres 2014&2019. Bila merujuk pd pilpres 2004&2009, PTnya OK saja, kandidat lebih dari 2, bangsa tidak terbelah," tulis mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2000-2004 ini di akun Twitter pribadinya, Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya PKS menilai, revisi Undang Undang Pemilu dapat mencegah politik identitas, karena ambang batas capres yang tinggi.

Baca Juga: Ogah Revisi UU Pemilu, Istana Bantah Ingin Sorongkan Gibran di Pilgub 2024

“Kita melihat 2 kali pilpres 2014 dan 2019 dengan 2 pasang calon itu buruk bagi demokrasi, buruk bagi persatuan kesatuan, sehingga ada pembelahan sosial,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam rilis survei LSI yang disiarkan di YouTube, Senin (22/2/2021).

Mardani menyebut PKS ingin ambang batas capres jadi 10 persen kursi DPR atau 15 persen suara secara nasional. PKS menilai makin banyak calon presiden, makin tinggi juga kemungkinan politik identitas tertutupi.

“Karena itu, PKS tegas menurunkan usulannya agar threshold untuk presiden itu 10 persen kursi DPR atau 15 persen suara sehingga ada banyak calonnya, ada kontestasi karya gagasan tidak ada lagi pembelahan ataupun politik identitas,” kata Mardani.

“Karena itu, PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu,” tegas anggota Komisi II DPR itu.

Soal pilkada, PKS menolak pilkada disatukan dengan pileg dan pilpres karena menurut mereka banyak mudaratnya, salah satunya party identification, atau ukuran kedekatan masyarakat dengan partai yang akan dipilih, yang dinilai masih rendah. Mardani memberi solusi.

“Lebih baik dibagi tiap 3 tahun. Ada pemilu nasional, ada pemilu buat provinsi ada pemilu buat kabupaten/kota,” tukasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini