Cegah Politik Identitas, PKS Mendorong Presidential Threshold Diturunkan

Tim Okezone, Okezone · Rabu 24 Februari 2021 05:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 337 2367228 cegah-politik-identitas-pks-mendorong-presidential-threshold-diturunkan-3Z1wKa3raA.jpg Ilustrasi.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Revisi Undang Undang Pemilu, salah satunya menurunkan presidential threshold atau ambang batas calon presiden (capres), mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS beralasan ingin mencegah politik identitas, karena ambang batas capres yang tinggi.

“Kita melihat 2 kali pilpres 2014 dan 2019 dengan 2 pasang calon itu buruk bagi demokrasi, buruk bagi persatuan kesatuan, sehingga ada pembelahan sosial,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam rilis survei LSI yang disiarkan di YouTube, Senin (22/2/2021).

Mardani menyebut PKS ingin ambang batas capres jadi 10 persen kursi DPR atau 15 persen suara secara nasional. PKS menilai makin banyak calon presiden, makin tinggi juga kemungkinan politik identitas tertutupi.

Baca Juga: Ogah Revisi UU Pemilu, Istana Bantah Ingin Sorongkan Gibran di Pilgub 2024

“Karena itu, PKS tegas menurunkan usulannya agar threshold untuk presiden itu 10 persen kursi DPR atau 15 persen suara sehingga ada banyak calonnya, ada kontestasi karya gagasan tidak ada lagi pembelahan ataupun politik identitas,” kata Mardani.

“Karena itu, PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu,” tegas anggota Komisi II DPR itu.

Baca Juga: Presiden PKS : Kami Ingin Ada Revisi UU Pemilu

Soal pilkada, PKS menolak pilkada disatukan dengan pileg dan pilpres karena menurut mereka banyak mudaratnya, salah satunya party identification, atau ukuran kedekatan masyarakat dengan partai yang akan dipilih, yang dinilai masih rendah. Mardani memberi solusi.

“Lebih baik dibagi tiap 3 tahun. Ada pemilu nasional, ada pemilu buat provinsi ada pemilu buat kabupaten/kota,” tukasnya.

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini