Polri Mulai Terapkan Restorative Justice Tangani Kasus UU ITE

Riezky Maulana, iNews · Selasa 23 Februari 2021 16:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 23 337 2367017 polri-mulai-terapkan-restorative-justice-tangani-kasus-uu-ite-bo0fbwi1Pu.jpeg Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono (Foto: Dok Humas Polri)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/2/11/2021 terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penegakan hukum. Adapun SE tersebut telah ditandatanganinya pada Jumat 19 Februari lalu. 

Satu dari 11 poin dalam SE itu menyebut polisi akan mengedepankan restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara yang menggunakan UU ITE. Baca Juga: Gus Nur: Saya Belum Terbukti Bersalah Sudah Dizalimi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menuturkan, sejak dikeluarkan SE tersebut, maka kasus yang berkaitan dengan UU ITE sudah mulai dimediasi dan dilakukan pendekatan restorative justice.

"Kalau kasus yang sudah ada, mulai sekarang sudah dimediasikan. Jika hal-hal yang menyangkut personal tadi hanya penghinaan, pencamaran nama baik, tentunya kedepannya polisi akan mengedepankan cara mediasi, restorative justice," ungkapnya di Mabes Polri, Selasa (23/2/2021).

Rusdi pun mencontohkan salah satu kasus, yakni pelaporan penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam penerapan restorative justice. Adapun Novel dilaporkan DPP PPMK lantaran diduga melakukan ujaran kebencian melalui cuitannya yang mengomentari meninggalnya Soni Eranata atau Ustadz Maaher At-Thuwailibi.

"Akan sama prosesnya seperti itu. Karena memang surat edarannya menyatakan seperti itu. Kasus Novel contohnya nanti akan sama, Surat Edaran itu akan diberlakukan untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada," tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Kajian UU ITE, Pakar Pidana: Harus Fokus pada "Pasal Karet"

Diberitakan sebelumnya, Kapolri menerbitkan SE itu dengan menimbang perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka, diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri dalam SE.

Sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan, Sigit menyebut Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif terkait UU ITE sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.

Kemudian, dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. "Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," kata Kapolri.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini