Kasus Pemecatan Hervina Guru Honorer, FSGI: Pintu Masuk Pemerintah Benahi Sistem Tata Kelola Guru

Tim Okezone, Okezone · Selasa 23 Februari 2021 14:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 23 337 2366867 kasus-pemecatan-hervina-guru-honorer-fsgi-pintu-masuk-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola-guru-yLuICdGc2w.jpg Guru Hervina (kiri) dipecat usai unggah gaji di sosmed.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengecam pemecatan Hervina guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hervina dipecat gara-gara mengunggah gajinya Rp700 ribu ke media sosial.

Meski Dinas Pendidikan Kabupaten Bone membantah bahwa pemberhentian Hervia karena adanya guru PNS yang ditempatkan di sekolah tersebut, bukan karena menggugah gaji di sosmed.

“Kasus ini menunjukkan bahwa guru honor sangat lemah dalam perlindungan profesinya. Bahkan tindakan kepala sekolah yang main pecat melalui WhatsApp (WA) pun, dibela oleh Dinas Pendidikan dengan dalih ada PNS baru yang ditugaskan di sekolah tersebut,” ujar Sekertaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purnomo dalam keterangan resminya kepada Okezone, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Ini Biang Kerok Permasalahan Kesejahteraan Guru Honorer

”Padahal, dalih itu makin menunjukkan bahwa guru honor sangat rentan dipecat sewaktu-waktu oleh pihak sekolah dan yayasan. Yang dialami oleh Hervina (34) guru honor yang sudah 16 tahun mengajar di SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) dipecat oleh kepala sekolah hanya karena mem-posting gajinya Rp700 ribu di media sosial (medsos) adalah salah satu contohnya," tambahnya.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSGI melakukan telaah atas kasus pemecatan Hervina. Ada beberapa poin penting yang disikapi DPP FSGI.

Baca Juga: Digaji Rp50.000, Ini Penyebab Masalah Kesejahteraan Guru Honorer

Di antaranya pemecatan berpotensi kuat melanggar UU Guru Dosen. Pemberhentian guru oleh Kepala Sekolah (Kepsek) melalui aplikasi WA tidak memiliki kekuatan hukum , sehingga berpotensi Kepsek melanggar UUGD UURI Nomor : 14 Tahun 2005 pasal 30 ayat(1).

“Alasan pemberhentian guru dengan hormat yang mungkin dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan adalah guru mengundurkan diri dan putus kontrak," ujar Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung.

Fahriza menambahkan, pada pemberhentian guru honorer di Kabupaten Bone Sulawesi tidak memenuhi kriteria yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30,31 tidak mengatur alasan guru diberhentikan karena ada guru PNS yang masuk atau memposting gaji di medsos.

"Bahkan ketika alasan pemberhentian karena ada 2 guru PNS yang ditugaskan di SDN 169 Desa Sadar, juga perbuatan sewenang-wenang yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik, apalagi guru honor tersebut sudah mengajar selama 16 tahun,” katanya.

Pejabat Dinas Pendidikan Bone tidak cermat dalam pemanpatan dan pemetaan guru di wilayahnya. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menempatkan tambahn guru PNS di SDN 169 Desa Sadar tanpa mempertimbangkan adanya guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun juga merupakan bentuk ketidakcermatan dalam memetakan kebutuhan guru.

“Kepala Daerah harus mengevaluasi kebijakan Dinas Pendidikan yang kurang cermat dalam penempatan dan pemertaan guru di wilayahnya,” tutur Wakil Sekjen FSGI, Mansur.

Banyak guru honor di berbagai sekolah negeri yang bertahan dengan gaji kecil dengan harapan diangkat menjadi PPPK dan kalau beruntung menjadi PNS, atau sekedar menjadi pekerja kontrak pemerintah daerah, seperti terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan istilah KKI (kontrak kerja individu), di mana para guru honor bersedia di gaji seikhlasnya dari kepala sekolah, misalnya guru honorer di salah satu SMP negeri ada 4 guru honor yang belum berstatus KKI bersedia di bayar hanya Rp 1 juta/bulan.

“Mereka bertahan dengan harapan dapat diangkat menjadi KKI dan PPPK”, ungkap Mansur.

 Regulasi Kemendikbud terkait guru honor bisa di gaji BOS dengan syarat masuk Dapodik, jadi hambatan sekolah membayar guru honor.

Kasus Guru Hervina, seestinya diupayakan semaksimal mungkin tidak dipecat, apalagi guru tersebut sudah honor begitu lama, berarti datanya sudah masuk dalam Dapodik Kemdikbud RI yang setiap tahun di update pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Daerah. Sampai tahun ajaran baru Juli 2020/2021 dapodik Guru Hervina tidak ada masalah terkait penempatan, namun Febrruari 2021 mengapa tiba-tiba diberhentikan dengan alasan adanya guru ASN yang ditempatkan di sekolah tersebut.

“Jadi seharusnya Pihak Dinas Pendidikan Bone bisa mencarikan sekolah lain yang masih ada kekurangan guru atau mengganti guru yang pensiun, atau sementara diberi tugas lain sambil mencari sekolah yang masih kekurangan guru, dan mestinya guru yg bersangkutan dipanggil dan diajak bicara untuk mencari jalan terbaik untuk semua, tidak diberhentikan secara sepihak dan sangat mendadak karena dilakukan di semester dua tahun ajaran 2020/2021. Apalagi si guru pasti sudah masuk dapodik Kemdikbud karena sudah mengabdi sangat lama”, ujar Heru.

Rekomendasi

1. FSGI mendorong Disdik Kabupaten Bone mempekerjakan kembali Guru Hervina di sekolah lain yang masih membutuhkan guru honorer. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone harus melindungi guru honor dari pemecatan sewenang-wenang;

2. FSGI mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone melakukan pemeriksaan atau BAP terhadap Kepala SDN 169 Desa Sadar, Bone, Sulsel dengan didasarkan pada UU No, 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

3. FSGI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi membangun tata kelola guru yang baik, sehingga pemetaan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan harus sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini