JAKARTA - Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Nasdem, Okky Asokawati mengatakan ,temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakan Okky merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan 41 persen masyarakat tak bersedia divaksin.
"Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin Covid-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin Covid-19," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Baca Juga: Ini Sanksi Buat yang Menolak Divaksin!
Pembenahan tata kelola vaksin Covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek. "Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," tambah Okky.
Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perpres 14/21, Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19 Terancam Sanksi
"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.
Lebih lanjut mantan Model kenamaan ini mengatakan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Okky menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik. "Ide vaksin mandiri ini telah memancing reaksi tidak baik di publik. Ada asas keadilan yang menjadi concern publik atas rencana ini. Di poin ini, tata kelola kebijakan harus dikonsolidasikan dengan baik," katanya.
