41 Persen Masyarakat Tak Mau Divaksin, DPR: Pemerintah Jangan Anggap Remeh

Rakhmatulloh, Sindonews · Senin 22 Februari 2021 11:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 22 337 2366101 41-persen-masyarakat-tak-mau-divaksin-dpr-pemerintah-jangan-anggap-remeh-gvAx8StgaS.jpeg Vaksin Covid-19.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Temuan lembaga survei Indikator Politik yang menyebutkan sebanyak 41 persen masyarakat tak bersedia divaksin, tidak boleh dianggap remeh.

"Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen. Karena itu, temuan ini tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar ikut vaksinasi," kata anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

"Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat," imbuh politisi PAN itu.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia, Ini Mekanisme Pendaftarannya

Saleh menganggap, dengan temuan itu mengindikasikan bahwa kampanye pemerintah soal program vaksinasi masih belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik dan belum sepenuhnya dipahami dengan baik. "Makanya, mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham," ujarnya.

Untuk itu, Ketua Fraksi PAN di DPR ini berharap, masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, kata dia, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air tidak terbuang cuma-cuma.

Baca Juga: Beri Vaksin Lebih Dulu ke Orang Terdekat, Menkes Argentina Mundur

"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah," ungkapnya.

"Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia," pungkas Saleh.

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini