UU ITE Wajib Lindungi Rasa Keadilan sebagai Amanat Kedaulatan Digital

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 20 Februari 2021 22:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 20 337 2365556 uu-ite-wajib-lindungi-rasa-keadilan-sebagai-amanat-kedaulatan-digital-aAvgGzpIYq.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemanfaatan media sosial digital oleh masyarakat yang masuk ke ranah penegakan hukum kembali menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kontra produktif dan dianggap instrumen intervensi ketidakadilan.

Pakar kebijakan dan legislasi cyberlaw dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Danrivanto Budhijanto menjelaskan, UU ITE yang diundangkan sejak tahun 2008 ternyata memiliki kompleksitas rasa keadilan, jika hanya mengandalkan spontanitas dan kesukarelaan kepatuhan masyarakat.

Walau telah dilakukan revisi pada tahun 2016, lanjut Danrivanto, UU ITE ternyata tetap belum mampu memandu perilaku masyarakat dan memastikan supremasi hukum.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Dua Tim Revisi UU ITE, Ini Perbedaannya

Dia lantas mengutip pernyataan Presiden Jokowi, "Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.”

Menurut Danrivanto, kemanfaatan dan implikasi dari UU ITE telah merefleksikan hubungan yang saling bersilangan antara teknologi digital dan hukum.

Baca juga: Demokrat: Sejak 2014, UU ITE Memakan Banyak Korban

“UU ITE memberikan kemampuan bagi hukum untuk menangani permasalahan dalam pemanfaatan teknologi digital, namun pada saat yang sama terkurangi rasa keadilan masyarakat. UU ITE ternyata belum mampu mensubtitusi rasa keadilan ketika teknologi digital lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial,” ujar Danrivanto dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Sabtu (20/2/2021).

“UU ITE terkadang diposisikan sebagai dasar tindakan pembatasan hak informasi melalui mekanisme teknologi, termasuk kriminalisasi konten pada media sosial digital,” lanjutnya.

Danrivanto yang memperoleh Master of Law in Information Technology di Amerika Serikat mengatakan, Lex Digital Informatica sebagai dasar teoritikal UU ITE telah berevolusi dan menggeser persepsi penegakan hukum, sehingga UU ITE semestinya mendorong tanggung jawab beragam subyek/pelaku di dalam jaringan teknologi digital. 

Dia menambahkan, urgensi revisi UU ITE, khususnya norma-norma yang multi-interpertasi perlu artikulasi ulang dengan kontekstual rasa keadilan masyarakat digital. 

“Klaus Schwab pendiri World Economic Forum (WEF) mempercayai bahwa Revolusi Industri 4.0 dibangun oleh masyarakat pada ‘cyber-physical systems’ tanpa batasan fisikal, digital dan biologikal. Kita dihadapkan tantangan etika baru dan perlunya revisi norma legislasi UU ITE. Rasa keadilan warga negara wajib dilindungi oleh legislasi UU ITE sebagai amanat kedaulatan digital,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini