Satgas Sebut Sanksi Penolak Vaksin Covid-19 Opsi Terakhir

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 18 Februari 2021 21:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 18 337 2364526 satgas-sebut-sanksi-penolak-vaksin-covid-19-opsi-terakhir-vdbjS2HwP4.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, berkaitan dengan sanksi administrasi bagi yang menolak maupun yang menghalangi vaksinasi diatur dalam Perpres No.14/2021.

Dimana pengenaan sanksi administratif ini akan ditetapkan dan dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Baca juga:  Wapres: Vaksinasi Covid-19 Wajib, Baru Gugur Dosa Setelah 182 Juta Orang Divaksin

Namun begitu, Wiku menegaskan, bahwa sanksi merupakan opsi terakhir yang diambil pemerintah.

“Namun perlu diingat bahwa peraturan ini adalah opsi terakhir, jika langkah persuasif tidak efektif dan menghambat secara signifikan rencana operasional vaksinasi yang mengancam pembentukan kekebalan komunitas,” katanya dalam konferensi persnya, Kamis (18/2/2021).

 Baca juga: Kemenkes: Ada Perubahan Kriteria Penerima Vaksin Tahap Kedua

Wiku menyebut, bahwa saat ini sanksi vaksin masih belum diperlukan. Pasalnya masyarakat masyarakat masih mendukung program vaksinasi.

“Kami melihat bahwa masyarakat sementara ini masih patuh dan mendukung program vaksinasi. Sehingga denda atau sanksi administratif pada saat ini belum perlu dilakukan,” ujarnya.

Dia mengingatkan, bahwa setiap waktu saat ini berharga untuk melakukan penanganan Covid-19.

“Ingat bahwa setiap detik menit dan waktu yang ada sangat strategis dalam pengendalian covid-19 dan mampu menyelamatkan jiwa manusia di Indonesia,” pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini